logo alinea.id logo alinea.id

4 agenda utama Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB

Per 1 Mei 2019, Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 02 Mei 2019 15:35 WIB
4 agenda utama Indonesia sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB

Mulai Rabu (1/5), Indonesia resmi memegang jabatan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB (DK PBB) hingga akhir Mei. Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphaynto Ruddyard memaparkan empat agenda utama Indonesia selama masa keketuaan.

Pertama, pada 7 Mei, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan memimpin debat terbuka bertema "Investing in Peace, Improving Safety and Security of the UN Peacekeeping" di Markas DK PBB, New York, Amerika Serikat.

"Diharapkan dalam debat terbuka ini DK PBB dapat menghasilkan pernyataan presidensial mengenai upaya untuk terus memperkuat dan meningkatkan kapasitas pasukan perdamaian PBB," tutur Febrian dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Kamis (2/5).

Debat terbuka tersebut mengangkat tema sentral dari keketuaan Indonesia kali ini yakni mengenai pemeliharaan perdamaian. Indonesia, lanjutnya, akan menekankan pentingnya investasi terhadap pasukan perdamaian melalui pembekalan dan pelatihan yang memadai.

"Kalau bicara mengenai pemeliharaan pedamaian, tidak hanya berbicara jumlah personel. Di belakangnya ada upaya dan kontribusi yang besar dalam bentuk investasi, dalam bentuk pelatihan personel agar misi PBB berjalan dengan sukses," tuturnya.

Febrian berharap melalui debat terbuka ini negara-negara anggota DK PBB akan sadar bahwa persoalan investasi dalam pemeliharaan perdamaian merupakan upaya bersama dan membutuhkan kerja sama yang efektif.

Debat terbuka itu akan mengundang sejumlah narasumber untuk memberikan pemahaman mengenai isu yang dibahas, yakni Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Force Commander misi perdamaian PBB di Kongo (MONUSCO) Letnan Jenderal Elias Rodrigues, serta Direktur Challenges Forum International Secretariat (CFIS) Bjorn Holmberg.

Kedua, Indonesia akan mengadakan forum diskusi informal yang disebut Arria Formula mengenai Palestina pada 9 Mei. Febrian menuturkan, kegiatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk selalu mendorong pembahasan persoalan Palestina di DK PBB.

Sponsored

"Kita akan angkat isu Palestina, khususnya mengenai pendudukan ilegal Israel di tanah rakyat Palestina," jelasnya.

Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan resolusi DK PBB 2334 pada 2016 mengenai kependudukan ilegal di Palestina.

"Topik kependudukan ilegal ini akan kita kaitkan dengan resolusi 2334 yang sudah ada. Kita ingin lihat bagaimana aspek hukum dan kemanusiaan dari resolusi ini dapat direalisasikan oleh negara anggota DK PBB lainnya," ungkapnya. "Meski nantinya tidak akan ada outcome dari diskusi ini, Indonesia akan tetap upayakan agar forum ini meningkatkan komitmen DK PBB terhadap isu Palestina."

Forum yang digelar lewat kerja sama dengan Kuwait dan Afrika Selatan itu akan dipimpin oleh Menlu Retno dan mengundang sejumlah akademisi serta peneliti Timur Tengah.

Kemudian agenda utama ketiga Indonesia sebagai Presiden DK PBB merupakan debat terbuka bertema "Protection of Civilians in Armed Conflict" pada 23 Mei.

Febrian menyampaikan bahwa debat tersebut merupakan hasil kerja sama Indonesia dengan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA).

"Dasar dari kita mengadakan debat dengan tema ini adalah karena perlindungan masyarakat sipil menjadi isu yang dapat digunakan untuk mengukur manfaat, keberhasilan, dan kegunaan dari misi pemeliharaan perdamaian PBB," kata dia.

Menurutnya, penting untuk membahas isu tersebut karena akan sangat menyedihkan apabila misi pemeliharaan perdamaian PBB hanya bisa menjalankan mandat tanpa pertimbangan melindungi masyarakat sipil.

"Pasukan perdamaian tidak boleh memakai kacamata kuda dan hanya fokus ke mandat mereka saja. Misalnya mandat soal konflik bersenjata, lalu ada pemerkosaan di wilayah itu, mereka tidak boleh buang muka dan bilang 'itu bukan mandat kami'," tegasnya.

Tema itu, lanjut Febrian, sesuai dengan Indonesia yang mendorong pendekatan diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan di DK PBB. Debat yang juga akan dipimpin oleh Menlu Retno ini akan dihadiri oleh Sekjen PBB.

Yang terakhir, kegiatan utama Indonesia selama memegang jabatan Presiden DK PBB merupakan pameran foto "Investing in Peace" yang akan berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada 6 hingga 17 Mei.

"Pameran itu akan menampilkan berbagai bentuk kontribusi Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia," jelasnya. "Menonjolkan investasi Indonesia di bidang pemajuan demokrasi dan bina damai, investasi terhadap perempuan sebagai agen perubahan dan perdamaian, serta investasi di bidang kerja sama pembangunan."

Signifikansi dan manfaat keketuaan

Febrian menyampaikan bahwa selama menjadi presiden DK PBB, Indonesia akan memegang sejumlah tanggung jawab seperti memimpin sidang pertemuan dan mengawasi konsultasi.

Selain itu, sebagai ketua, Indonesia bertugas untuk berbicara atas nama DK PBB di hadapan negara PBB lainnya.

"Artinya selama satu bulan ke depan, personifikasi DK PBB ada di tangan Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan produk-produk hasil akhir dari DK PBB seperti pernyataan presidensial atau nota presidensial.

Meski memikul tanggung jawab yang besar, Febrian mengatakan bahwa Indonesia pun mendapatkan manfaat dari keketuaan ini.

Pertama, Febrian menilai keketuaan DK PBB sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap peran kepemimpinan Indonesia dalam forum internasional.

Selain itu, manfaat kedua yang Indonesia dapat merupakan peluang untuk menciptakan warisan dan jejak di forum internasional.

"Jejak kita merupakan tema besar yang kita angkat yaitu pemeliharaan perdamaian. Itu akan menjadi warisan yang kita tinggalkan bagi dunia," ungkapnya.

Ketiga, Indonesia berkesempatan untuk meningkatkan metode kerja DK PBB agar menjadi lebih inklusif dan transparan.

"Sebagai presiden, kita memiliki wewenang untuk mengatur metode kerja DK PBB agar menjadi efisien dan efektif. Hal itu penting karena masalah DK PBB sekarang adalah bagaimana para negara anggota bisa mencapai kesepakatan di tengah derasnya kecenderungan unilateralisme di dunia," ucap Febrian.

Indonesia, jelasnya, harus dapat menciptakan sinergi dan atmosfir positif yang dapat memupuk rasa kerja sama di antara negara-negara anggota DK PBB yang pandangannya tidak selalu sama.

"Metode kerja harus ditingkatkan untuk memastikan keketuaan Indonesia memang bermanfaat dan banyak memiliki hasil konkret," lanjutnya.

Kemudian yang keempat, Febrian menyampaikan, Indonesia juga dapat memanfaatkan keketuaan sebaagi kesempatan untuk menggalang dukungan bagi kampanye pencalonan Indonesia untuk jadi Dewan HAM PBB periode 2020-2021.