78% rakyat Filipina dukung perang narkoba Presiden Duterte

Asisten Sekretaris Kantor Operasi Komunikasi Presiden (PCOO) Filipina Ramon L. Cualoping menyampaikan, belakangan ini banyak hoaks dan berita negatif yang beredar mengenai perang melawan narkoba yang dilancarkan Presiden Rodrigo Duterte.

Berbeda dengan klaim banyak pihak yang menyatakan rakyat Filipina menentang operasi antinarkoba, Ramon mengungkapkan bahwa data yang dimiliki pemerintah menunjukkan 78% dari total populasi negara itu menyetujui perang melawan narkoba tersebut.

"Dari angka-angka itu, hanya 3% yang menentang perang narkoba Presiden Duterte," tutur Ramon dalam "Press Freedom Caravan" di Kedutaan Besar Filipina, Jakarta, Rabu (24/7).

Adapun lembaga jajak pendapat Filipina, Pulse Asia, menyatakan bahwa 66% dari total populasi di Filipina menilai perang melawan narkoba merupakan salah satu pencapaian terbesar pemerintahan Duterte.

Menurut Ramon, berita-berita bohong yang menggiring opini dan menciptakan narasi negatif terkait perang melawan narkoba Duterte telah melecehkan martabat Filipina sebagai bangsa yang bergerak maju dengan kebijakan yang independen.

Dia mencatat sejak diterapkan pada 1 Juli 2016 hingga 30 Juni 2019, telah berlangsung 134.583 operasi antinarkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Nasional Filipina (PNP) dan badan-badan antinarkoba pemerintah.

Dari jumlah itu, sebanyak 193.086 individu ditangkap dan telah dipenjara akibat kejahatan terkait narkoba.

"Dan dari operasi antinarkoba sejak 2016 tersebut, hanya ada 5.526 orang yang tewas dalam perang melawan narkoba," lanjutnya.

Jumlah korban tewas itu, menurutnya, jauh lebih kecil daripada yang dinyatakan oleh oposisi di Filipina. Pada bulan pertama operasi antinarkoba dilakukan, Ramon mengatakan bahwa oposisi mengklaim Duterte membunuh lebih dari 7.000 orang.

"Maka itu, kini pemerintah mengeluarkan statistik untuk membantah semua kebohongan yang dilemparkan kepada presiden dan negara kita," ungkap Ramon.

Secara total, nilai narkotika yang sudah disita selama tiga tahun terakhir menyentuh US$679 juta.

Ramon mengakui masih ada kekurangan dari perang melawan narkoba yang perlu diperbaiki. Salah satunya datang dari keluhan masyarakat terkait sejumlah petugas PNP yang tidak mengikuti aturan atau prosedur operasi dalam penegakan hukum.

Oleh sebab itu, sejak 2016 sebanyak 14.724 petugas PNP telah diselidiki atau digugat atas dakwaan melakukan pelanggaran dalam operasi antinarkoba. 

"Dari jumlah itu, sebanyak 2.367 polisi sudah diberhentikan karena pelanggaran yang mereka lakukan," tambahnya.