logo alinea.id logo alinea.id

Amnesty International: Perang narkoba Duterte upaya pembunuhan masif

Amnesty International mendesak agar Presiden Duterte diselidiki atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Valerie Dante
Valerie Dante Selasa, 09 Jul 2019 09:35 WIB
Amnesty International: Perang narkoba Duterte upaya pembunuhan masif

Laporan terbaru Amnesty International menyatakan bahwa perang melawan narkoba yang dilancarkan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte merupakan pembunuhan berskala besar. LSM itu menyebutkan bahwa Duterte harus diselidiki PBB atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sudah tiga tahun sejak Duterte berjanji untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Filipina dengan memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan eksekusi ekstra yudisial terhadap pecandu atau pengedar narkoba.

Laporan Amnesty International merinci bagaimana pembunuhan sistematis terhadap kaum miskin terus berlanjut dalam skala sedemikian hingga dapat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dokumen tersebut menceritakan insiden malam hari di mana polisi akan menembak tersangka yang tidak berdaya, atau menculik mereka dan membawanya ke lokasi lain di mana mereka akan ditembak mati.

Amnesty International menyatakan bahwa aparat keamanan kerap merusak TKP, menanam barang bukti palsu dan tidak mengambil pertanggungjawaban atas pembunuhan tersangka.

Menurut laporan itu, pejabat setempat mendapat tekanan besar dari polisi untuk membuat daftar nama yang mencantumkan warga yang diduga menggunakan narkoba. Namun, pejabat tidak diminta memberikan bukti bahwa orang-orang itu benar menggunakan atau menjual narkoba.

Wawancara yang dimuat dalam laporan tersebut menceritakan kisah-kisah mengerikan, salah satunya mengenai Jovan Magtanong. Ayah tiga anak itu ditembak polisi ketika dia tidur di samping anak-anaknya. Ternyata, polisi salah sasaran dan Jovan bukan pria yang mereka cari.

Petugas kemudian mengklaim bahwa Jovan membawa narkoba dan senjata, yang disangkal keras oleh para saksi mata. 

Sponsored

"Mereka membunuhnya seperti binatang," kata seorang anggota keluarga kepada Amnesty International.

Laporan Amnesty International juga menyoroti bagaimana Provinsi Bulacan, bukan Manila, menjadi ladang pembunuhan dalam perang narkoba.

Pergeseran geografis itu disorot dalam analisis yang menemukan bahwa proporsi tertinggi dari kematian akibat perang narkoba pada 2019, hampir 25% dari 490 yang terbunuh, terjadi di Bulacan.

"Amnesty International meminta Dewan HAM PBB melakukan penyelidikan independen untuk mengakhiri kejahatan ini, serta memberikan keadilan dan reparasi bagi keluarga dan korban yang tidak terhitung jumlahnya," jelas LSM yang berbasis di London, Inggris, itu.

Seruan tersebut menyusul rancangan resolusi yang disusun pekan lalu oleh lebih dari selusin negara yang secara resmi menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk membuka penyelidikan terhadap perang narkoba Duterte.

Direktur Regional Amnesty International untuk Asia Timur dan Asia Tenggara Nicholas Bequelin menggambarkan perang terhadap narkoba selama tiga tahun terakhir sebagai pembunuhan berskala besar yang menargetkan kaum miskin.

"Rasa takut telah menyebar jauh ke dalam tatanan sosial masyarakat," kata Bequelin. "Sudah waktunya bagi PBB, mulai dengan Dewan HAM, untuk bertindak tegas untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Duterte dan pemerintahannya."

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) saat ini sedang melakukan penyelidikan awal untuk melihat apakah kematian dalam perang narkoba Duterte, yang dimulai sejak dia menjadi Wali Kota Davao pada 1988, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penyelidikan itu menjadi yang pertama yang dilakukan ICC terhadap negara Asia Tenggara.

ICC mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran serius berskala besar yang dilakukan terhadap penduduk sipil.

Langkah ICC membuat Duterte sangat marah sehingga pada Maret dia menarik Filipina dari Statuta Roma, perjanjian yang memberikan yurisdiksi ICC atas negara itu, tetapi hal itu tidak memengaruhi penyelidikan dan proses terus berlanjut.

Sumber : The Guardian