Anggaran militer China naik 8%

China mengumumkan anggaran militer mencapai US$ 175 miliar atau setara Rp 2.397 triliun. Angka itu naik 8% dibandingkan tahun lalu.

Kenaikan anggaran militer itu diumumkan bertepatan dengan pertemuan tahunan parlemen China di Beijing. “China akan memperkuat segala aspek pelatihan militer dan kesiapsiagaan perang. Kami juga akan memerhatikan kedaulatan nasional, keamanan dan mengamankan kepentingan pembangunan,” ujar Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang.

Kenaikan anggaran militer itu menyesuaikan perubahan lingkungan keamanan nasional. Li juga mengungkapkan perlunya perubahan kepemimpinan absolut militer di bawah Partai Komunis yang harus diubah. Dia menyarankan perlunya persatuan antara militer dan pemerintah serta rakyat dan militer. Nantinya, China juga akan mengurangi jumlah prajurit mencapai 300.000.

Melansir BBC, pada kesempatan yang sama, PM Li Keqiang juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%. Kongres Rakyat Nasional (NPC) diperkirakan juga akan menghapus pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode. Itu menjadikan Presiden Xi Jinping bisa berkuasa tak terbatas.

Peningkatan anggaran militer China itu memicu kekhawatiran negara tetangga, seperti Jepang dan Taiwan. Mereka selalu menuntut agar China semakin transparan dalam mengelola anggaran keuangan. “Kita ingin melihat China lebih transparan dalam isu kebijakan pertahanan,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga.

Hal senada juga diungkapkan Taiwan. Dewan Hubungan Daratan Taiwan mengungkapkan langkah China meningkatkan anggaran dan latihan militer memicu ketegangan. “China seharusnya memperhatikan seruan internasional dan meningkatkan transparansi anggaran pertahanan,” terang Dewan Hubungan Darat Taiwan.

Tahun lalu, anggaran belanja militer China meningkat 7% atau US$164,40 miliar atau seperempat anggaran belanja Amerika Serikat. Pada 2016, anggaran belanja meningkat juga mencapai 7,6%. “Fase dan skala peningkatan anggaran militer itu sangat drastis. Itu menjadi alarm bahaya bagi Australia dan banyak negara lain di Asia,” kata Sam Roggeveen, peneliti dari Universitas Nasional Australia di Canberra.