Anggota parlemen Myanmar desak PBB selidiki kudeta

Sekitar 300 anggota parlemen Myanmar mendesak PBB untuk menyelidiki pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mereka duga telah dilakukan oleh militer.

Dalam sebuah surat kepada Dewan HAM PBB (UNHRC) di Jenewa, para anggota parlemen menuduh pasukan keamanan Myanmar menembak pengunjuk rasa antikudeta.

Sebelumnya, utusan PBB untuk Myanmar mengatakan, ada bukti bahwa pasukan menggunakan peluru tajam untuk membubarkan demonstran.

UNHRC kemudian meminta Myanmar untuk mengizinkan akses bagi pemantau hak asasi manusia.

Protes berlanjut pada Jumat (12/2) yang menentang permohonan dari pemimpin militer, Jenderal Min Aung Hlaing, yang dilantik oleh tentara sebagai pemimpin militer negara itu pada 1 Februari.

Jenderal Min menyerukan persatuan untuk mencegah disintegrasi saat negara itu akan merayakan hari libur Union Day.

Dalam pidatonya, Jenderal Min meminta orang-orang untuk tinggal di rumah mereka, dengan alasan bahaya pandemik.

Namun, protes berlanjut pada Jumat. Mereka sebagian besar berjalan secara damai, meskipun laporan radio Free Asia menunjukkan bahwa polisi sempat bentrok dengan pengunjuk rasa di Kota Mawlamine.

Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan para pemimpin terpilih yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Saat pengunjuk rasa turun ke jalan lagi, ada beberapa laporan tentang peluru karet yang ditembakkan oleh polisi.

Selain itu, terdapat pula laporan tentang pasukan keamanan yang mengunjungi rumah para pejabat medis dan berusaha menahan mereka untuk diinterogasi atas keterlibatan dalam gerakan pembangkangan sipil. Sejumlah video yang disebarkan di Facebook menunjukkan anggota keluarga berdebat dengan pasukan keamanan yang mendatangi kediaman pribadi mereka.

Secara terpisah, Facebook pada Jumat menyatakan, akan membatasi konten oleh militer Myanmar karena sejumlah akun terus menyebarkan informasi yang salah.

Dalam pertemuan darurat pada Jumat, Duta Besar Inggris untuk PBB di Jenewa, Julian Braithwaite, membacakan isi surat atas nama anggota parlemen terpilih Myanmar.

Para anggota parlemen Myanmar mendesak UNHRC untuk mendukung upaya mereka dalam menyoroti dugaan pelanggaran dengan melakukan penyelidikan.

Dubes Braithwaite menuturkan, kudeta militer telah mengakibatkan penangkapan para pemimpin sipil, penembakan demonstran yang dilaporkan dan pembatasan kebebasan berbicara rakyat Myanmar.

Berbicara pada pertemuan yang sama, Thomas Andrews, penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, mengatakan penyelidik telah ditolak akses ke negara itu, ada laporan yang berkembang dan bukti foto bahwa peluru tajam telah digunakan untuk melawan pengunjuk rasa.

Andrews menambahkan, rakyat Myanmar telah menaruh harapan mereka di PBB dan membutuhkan lebih dari sekedar pernyataan di atas kertas.

Dia meminta PBB untuk mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar, larangan ekspor senjata, dan larangan perjalanan bagi para pemimpin militer.

Sebanyak 47 anggota UNHRC kemudian melakukan pemungutan suara untuk mengadopsi resolusi yang menuntut pembebasan tahanan politik, serta pemulihan pemerintahan terpilih Myanmar.

Resolusi tersebut, yang diajukan oleh Inggris dan Uni Eropa, juga menyerukan pencabutan pembatasan di internet, akses tanpa hambatan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan PBB, serta akses untuk penyelidik hak asasi manusia dari PBB.

Sumber : BBC