Arab Saudi raup Rp1,481 triliun dari pemberantasan korupsi

Arab Saudi telah menyelesaikan penyelidikan korupsi yang berjalan sejak 2017, langkah yang memicu penahanan puluhan pangeran, pejabat, dan pengusaha terkemuka.

Pengadilan Kerajaan Arab Saudi pada Rabu (30/1) mengatakan, pihaknya berhasil menjaring sekitar US$106 miliar atau setara Rp1,481 triliun dalam bentuk tunai, real estate, dan aset lainnya.

Gelombang penangkapan pada November 2017 mengejutkan dunia, mengubah Ritz-Carlton Hotel di ibu kota Riyadh menjadi penjara berlapis emas menyusul penahanan sejumlah pangeran di sana.

Di antara para tahanan terkemuka adalah Pangeran Alwaleed bin Talal, investor paling terkenal di Arab Saudi, dan Pangeran Mutaib al-Saud, mantan kepala Garda Nasional negara itu.

Kerajaan menyebut, penahanan sebagai bagian dari tindakan keras terhadap korupsi yang telah berurat berakar. Sementara, beberapa pengamat menilai penahanan dirancang untuk mengonsolidasikan kekuasaan di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman atau MBS. 

Dugaan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa sang pangeran mengetuai komite antikorupsi.

Tuduhan pelecehan dan laporan bahwa tahanan diminta untuk menukar aset mereka dengan kebebasan mengguncang pasar justru pada saat Arab Saudi berupaya menarik investasi asing. Penangkapan terjadi hanya beberapa hari setelah Arab Saudi menjadi tuan rumah KTT investasi internasional perdana di Riyadh.

Arab Saudi saat itu berusaha mengumpulkan sekitar US$100 miliar dengan melepas saham raksasa energi negara Aramco ke publik atau IPO. Namun, langkah tersebut ditunda hingga 2021.

Dana dari IPO dimaksudkan untuk menanggung Vision 2030, sebuah rencana ambisius untuk merombak ekonomi negara itu yang bergantung pada minyak. Gagasan MBS tersebut, menciptakan risiko reputasi bagi perusahaan-perusahaan yang bermitra dengannya untuk membawa rencana tersebut membuahkan hasil.

Selama penyelidikan korupsi, komite memanggil 381 orang, meskipun beberapa hanya dibawa ke panel untuk bersaksi. Terdapat 87 orang yang mengaku melakukan bersalah.

Adapun 56 kasus lainnya belum diselesaikan. Delapan individu menolak mencapai penyelesaian dan telah dirujuk ke jaksa penuntut untuk tindakan lebih lanjut.

Cengkeraman MBS atas pemerintahan dikabarkan semakin mengkhawatirkan setelah pembunuhan jurnalis sekaligus kritikus Arab Saudi Jamal Khashoggi.

Khashoggi tewas dibunuh setelah memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018. Sempat menyangkal pada awalnya, namun belakangan kerajaan mengakui bahwa Khashoggi tewas di tangan agen Arab Saudi.

Arab Saudi bersikeras bahwa pembunuhan Khashoggi adalah operasi ilegal. Sementara, laporan CIA menyimpulkan pembunuhan itu sudah direncanakan dan MBS kemungkinan terlibat.

Krisis Khashoggi menyebabkan banyak perusahaan absen dari pertemuan puncak investasi tahunan kedua di Riyadh pada November tahun lalu. (CNBC)