AS desak Inggris dukung sanksi terhadap Iran

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Inggris meminta Negeri Ratu Elizabeth itu berpihak pada Presiden Donald Trump terkait Iran atau risiko "konsekuensi perdagangan serius" mengancam dunia bisnis Inggris.

Dalam intervensinya, Woody Johnson mengatakan bahwa Inggris harus menerima sanksi yang dijatuhkan rezim Donald Trump terhadap Iran yang diberlakukan kembali pekan lalu. 

Trump memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran setelah dia mengumumkan penarikan AS dari kesepakatan nuklir yang diteken pada tahun 2015 oleh AS, Iran, Jerman, Rusia, Inggris, dan Uni Eropa. Kesepakatan tersebut mengikat Teheran untuk membatasi program nuklirnya dan sebagai balasannya Negeri Para Mullah akan mendapat pembebasan dari sanksi.

"AS mengeraskan tekanan dan kami ingin Inggris berada di pihak kami. Sudah waktunya untuk beralih dari kesepakatan (nuklir) 2015 yang cacat," tulis Johnson di Sunday Telegraph.

"Kami meminta Inggris untuk menggunakan kekuatan dan pengaruh diplomatiknya yang besar dan bergabung dengan kami saat kami memimpin upaya global terpadu menuju kesepakatan yang benar-benar komprehensif," imbuhnya.

Dalam sebuah pernyataan bersama pekan lalu, Inggris, Prancis dan Jerman menekankan bahwa kesepakatan nuklir Iran "bekerja dan mewujudkan tujuannya". Mereka juga menyatakan "sangat menyesalkan" reimposisi sanksi AS.

Eropa telah berusaha mengatasi efek sanksi dengan meluncurkan "Blocking Statue" atau UU Pemblokiran versi baru, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk melindungi perusaha-perusahaan Uni Eropa yang berbisnis di Iran dari hantaman sanksi AS yang bersifat menghukum.

"Presiden (Trump) secara eksplisit mengatakan bahwa setiap bisnis yang menempatkan kepentingan komersial mereka di Iran di atas kebaikan global akan mendapat konsekuensi serius terkait perdagangan mereka dengan AS," tulis Johnson.

Diplomat AS itu melanjutkan, "Hanya dengan menghadirkan front persatuan, kita dapat mengerahkan tekanan maksimum yang memungkinkan pada rezim Iran dan membuat mereka akhirnya berubah arah serta mengakhiri kegiatan-kegiatan merugikan dan sembrono di dalam dan luar negeri."

Sanksi AS terhadap Iran meliputi pembelian atau perolehan dollar AS oleh pemerintah Iran, industri otomotif, dan perdagangan emas atau logam mulia.

Fase lain sanksi AS diberlakukan kembali pada November mendatang dan akan menargetkan industri minyak yang merupakan sektor vital bagi negara itu.

Tidak lama pasca-sanksi dijatuhkan kembali ke Iran, melalui twitnya Trump memperingatkan bahwa negara-negara yang berbisnis dengan Iran tidak akan dapat berbisnis dengan AS.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 August 2018

Trump telah lama mengkritik tajam kesepakatan nuklir Iran yang disepakati di bawah pendahulunya, Barack Obama. Dia menyebut pakta itu "gila" bahkan dengan segala pembatasan yang diterapkan, Trump terus mencap Iran sebagai ancaman bagi AS.

Meski Uni Eropa telah merilis langkah-langkah pengamanan, ancaman sanksi AS tetap saja membuat perusahaan asing dilanda kecemasan. Pada hari yang sama saat sanksi diterapkan kembali, produsen mobil Jerman Daimler mengumumkan telah menghentikan kegiatannya di Iran "sampai pemberitahuan lebih lanjut sesuai dengan sanksi yang berlaku."

Joe Kaeser, kepala eksekutif perusahaan Jerman, Siemens, tidak menampik fakta pengaruh besar perekonomian AS atas bisnis Eropa. Siemens sendiri akan menghentikan seluruh transaksi baru di Iran.

"Ada keunggulan sistem politik (AS). Kami mengikuti keunggulan itu. Kami adalah perusahaan global. Kami memiliki kepentingan serta nilai-nilai dan kami harus menyeimbangkan keduanya," tutur Kaeser.

Presiden Iran Hassan Rouhani menggambarkan sanksi AS sebagai "perang psikologi". Namun, di lain sisi Rouhani juga mengatakan pihaknya bersedia mengadakan pembicaraan dengan AS.