AS-Iran sama-sama mau dialog tapi mentok pada syarat awal

Iran siap untuk mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat jika Washington mencabut sanksi dan kembali mematuhi kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA). Demikian disampaikan Presiden Hassan Rouhani dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Minggu (14/7).

"Kami selalu percaya pada dialog ... jika mereka mencabut sanksi, mengakhiri tekanan ekonomi dan kembali ke kesepakatan, kami siap untuk mengadakan pembicaraan dengan AS hari ini, sekarang dan di mana saja," ungkap Presiden Rouhani.

Sementara Iran masih mengandalkan kesepakatan nuklir 2015, pemerintahan Donald Trump justru menyatakan bahwa mereka terbuka untuk berunding dengan catatan itu terkait kesepakatan baru. Sejak lama Trump menyebut bahwa JCPOA, yang dicapai di bawah pemerintahan Barack Obama, merupakan kesepakatan yang sangat buruk dan memalukan.

Dalam wawancaranya dengan surat kabar Washington Post, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, menolak gagasan Rouhani. Pompeo menyebut itu sama dengan tawaran yang diajukan kepada John F. Kerry dan Obama.

"Jelas, Presiden Trump akan membuat keputusan akhir. Tetapi ini adalah jalan yang telah dilalui oleh pemerintahan sebelumnya dan itu mengarah kepada kesepakatan nuklir 2015, yang mana Presiden Trump dan saya yakini merupakan bencana," tutur Pompeo.

Konfrontasi antara Washington dan Teheran telah meningkat belakangan, bahkan Trump mengakui sempat memerintahkan serangan udara ke Iran meski akhirnya membatalkannya pada menit-menit terakhir.

Prancis, Inggris dan Jerman, pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan nuklir 2015, menyerukan dialog. Mereka mengakui telah disibukkan dengan eskalasi ketegangan di kawasan Teluk dan risiko rusaknya JCPOA.

"Kami percaya bahwa saatnya telah tiba untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mencari cara untuk menghentikan eskalasi ketegangan serta melanjutkan dialog," kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama yang dirilis kantor presiden Prancis.

Meski mengaku membuka pintu dialog, namun pada Rabu (10/7), Trump menyatakan bahwa sanksi AS terhadap Iran akan meningkat secara substansial.

Sejauh ini, sanksi AS yang paling keras menghantam Iran, menargetkan pendapatan utama Teheran yang bersumber dari ekspor minyak mentah. Sanksi tersebut dijatuhkan pada Mei.

Merespons sanksi, Iran mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan nuklir 2015 secara bertahap. 

"Risikonya sedemikian rupa sehingga semua pihak harus berhenti, dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari tindakan mereka," sebut pernyataan bersama Prancis, Inggris dan Jerman.

Iran menekankan bahwa mereka akan semakin mengurangi komitmennya jika Eropa gagal memenuhi janji mereka untuk menjamin hak-hak Iran berdasarkan kesepakatan nuklir 2015.

JCPOA bertujuan untuk mengekang program nuklir Iran yang dituduh AS bertujuan memproduksi senjata nuklir, tudingan yang telah berulang kali dibantah oleh Teheran.

Pekan sebelumnya, spekulasi berkembang bahwa terdapat dua hal yang mungkin menandai keterbukaan AS atas opsi diplomasi. Pertama, Washington memutuskan untuk "menunda" sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif. Padahal pada Senin (24/6), Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan akan menjatuhi Zarif sanksi dalam pekan itu. 

Kedua, pada Minggu kemarin, AS mengeluarkan visa bagi Zarif untuk berkunjung ke Negeri Paman Sam dalam rangka menghadiri rapat PBB pada pekan ini. Misi Iran untuk PBB menuturkan bahwa Zarif telah berada di New York.

Pompeo mengungkapkan kepada Washington Post bahwa meski telah memberikan visa, namun pihaknya membatasi pergerakan Zarif saat dia berada di New York. Zarif hanya diizinkan bepergian ke markas besar PBB, Kedubes Iran dan kediaman Duta Besar Iran untuk PBB.

Saat ditanya apakah dirinya atau pejabat AS lainnya akan mencoba berdialog dengan Zarif dalam pekan ini atau saat Majelis Umum PBB pada September, Pompeo menolak berkomentar.

Sumber : Reuters