AS jatuhkan sanksi pada perusahaan minyak Venezuela

Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin pada Senin (28/1) mengumumkan bahwa entitas yang beroperasi di sektor minyak Venezuela dikenai sanksi. Industri energi Venezuela didominasi oleh perusahaan milik negara Petroleos de Venezuela atau lebih dikenal dengan PDVSA.

Mnuchin menerangkan, PDSVA telah lama menjadi sarana penggelapan dana dan korupsi oleh para pejabat dan pengusaha. Sanksi itu akan mencegah kekayaan minyak negara dialihkan ke Nicolas Maduro dan hanya akan dicabut ketika rezimnya menyerahkan kendali PDSVA kepada pemimpin oposisi yang mendeklarasikan pemerintahan tandingan, Juan Guaido.

"Jalan menuju pencabutan sanksi adalah melalui transfer kontrol yang cepat kepada presiden sementara atau pemerintah terpilih yang demokratis yang berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata dan bertujuan memerangi korupsi," papar Mnuchin dalam jumpa pers di Gedung Putih.

Di bawah sanksi, perusahaan-perusahaan AS dapat terus membeli minyak Venezuela. Namun, pembayaran harus dilakukan lewat akun yang tidak dapat diakses oleh rezim Maduro.

"Jika orang-orang di Venezuela ingin terus menjual minyak kepada kami, selama uang itu masuk ke rekening yang tidak bisa diakses oleh rezim Maduro, kami akan menerimanya," ungkap Mnuchin. "Kalau tidak, kami tidak membelinya."

Mnuchin lebih lanjut menjelaskan, untuk meminimalkan gangguan dan dukungan untuk bantuan kemanusiaan, Kantor Pengendalian Aset Asing Kementerian Keuangan telah mengeluarkan lisensi umum yang mengizinkan beberapa transaksi dan kegiatan dengan PDVSA untuk berlanjut dalam waktu yang terbatas. Perusahaan-perusahaan Eropa dan Karibia juga akan diberikan lisensi sehingga mereka dapat mengakhiri bisnis dengan PDVSA secara teratur.

Kilang Citgo PDVSA di AS akan diizinkan untuk terus beroperasi, tetapi pendapatan harus ditempatkan di akun escrow di AS. Citgo mengoperasikan tiga kilang AS dengan kemampuan gabungan untuk memproses sekitar 750.000 barel minyak mentah per hari menjadi bahan bakar.

Krisis ekonomi yang dipicu oleh salah urus dan tindak korupsi telah mencegah PDVSA dari mempertahankan output, menciptakan lingkaran setan dari penurunan pasokan dan pendapatan.

Meski demikian, Venezuela tetap menjadi salah satu pemasok terbesar untuk kilang AS. Venezuela mengirimkan rata-rata 580.000 barel per hari minyak mentah dan produk minyak ke negara itu per tahun hingga Oktober 2018. Ini terungkap lewat data yang dirilis bulan lalu.

Venezuela adalah pemasok utama minyak berat, yang sebagian besar digunakan untuk memproduksi sulingan seperti diesel dan bahan bakar jet. PDVSA mengandalkan impor minyak super ringan untuk melarutkan minyak mentahnya yang berat sebelum dikirim keluar.

"Sanksi AS akan membatasi penjualan produk-produk minyak," kata Mnuchin. "Meski demikian, Kementerian Keuangan saat ini tidak mengejar embargo terhadap penjualan ke Venezuela."

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton yang hadir dalam konferensi pers bersama dengan Mnuchin, menolak mengesampingkan keterlibatan militer di Venezuela.

Dalam jumpa pers, awak media melihat pesan tulisan tangan di notepad Bolton yang berbunyi '5.000 pasukan ke Kolombia'. 

Ditanya soal makna pesan tersebut, seorang juru bicara Gedung Putih mengatakan, "Seperti yang disampaikan presiden, semua opsi ada di atas meja."

Maduro sendiri telah mengumumkan, dia memerintahkan PDVSA untuk mengambil tindakan politik dan hukum, baik di pengadilan AS maupun internasional untuk melindungi anak perusahaannya di AS, Citgo.

Sementara itu, Guaido meminta Kongres Venezuela untuk menunjuk pimpinan baru PDVSA dan Citgo menyusul tujuannya untuk mengambil kendali atas aset negara.

Rusia dan China dukung Maduro

AS dan lebih dari 20 negara lainnya, termasuk Kanada, Inggris, Peru, Chile, Argentina, dan Brasil telah mengambil sikap mendukung oposisi dengan mengakui Guaido sebagai presiden sementara Venezuela sebelum pemilu baru digelar.

Di lain kubu, Rusia, China, Meksiko, dan Turki secara terbuka menegaskan dukungan mereka terhadap Maduro.

Dalam pertemuan DK PBB pada Sabtu (26/1), Rusia menuduh Washington mendalangi plot kudeta.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Spanyol mengancam akan mengakui Guaido sebagai presiden jika Maduro tidak menyelenggarakan pemilu dalam waktu delapan, terhitung sejak Sabtu lalu.

Krisis ekonomi yang tercermin dalam hiperinflasi dan kekurangan kebutuhan pokok telah menyebabkan jutaan rakyat Venezuela mengungsi.

Maduro terpilih untuk masa jabatan keduanya pada tahun lalu. Namun, pemilu dicap kontroversial, dengan banyak kandidat oposisi dilarang maju atau bahkan dibui.

Mantan hakim Mahkamah Agung Christian Zerpa yang melarikan diri ke AS pada Januari mengklaim bahwa pemilu tidak bebas dan kompetitif. (CNBC dan BBC)