logo alinea.id logo alinea.id

AS tepis pandangan Indonesia soal permukiman ilegal Israel

Menlu Retno Marsudi mendesak Israel untuk menghentikan pembangunan permukiman ilegalnya, sikap yang kemudian dikritik oleh AS.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 10 Mei 2019 16:11 WIB
AS tepis pandangan Indonesia soal permukiman ilegal Israel

Utusan Amerika Serikat untuk Urusan Timur Tengah Jason Greenblatt pada Kamis (9/5) mencaci Dewan Keamanan PBB (DK PBB) karena mengkritik Israel. Dalam sebuah pertemuan informal DK PBB yang dipimpin Indonesia, Greenblatt mengatakan bahwa proposal perdamaian yang kelak diajukan AS mengandung solusi yang realistis dan dapat diterapkan.

Dia menggambarkan proposal itu sebagai paket kompromi yang tepat untuk kedua belah pihak. "Sudah waktunya ada pendekatan baru untuk mengatasi persoalan ini," kata Greenblatt.

Proposal perdamaian tersebut merupakan hasil kerja Greenblatt bersama dengan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, yang menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih. Rencananya, proposal itu akan diumumkan pada Juni.

Indonesia yang tengah menjabat sebagai presiden DK PBB menggelar pertemuan informal yang membahas mengenai perluasan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina yang diduduki. Isu Palestina merupakan salah satu prioritas Indonesia selama menjadi Presiden DK PBB sepanjang Mei 2019.

Greenblatt menepis pandangan Indonesia yang menyatakan bahwa perluasan permukiman Yahudi merupakan penghambat perdamaian Israel-Palestina.

"Mari berhenti berpura-pura berpikir bahwa permukiman adalah faktor yang menghambat solusi damai," kata Greenblatt. "Fokus dan obsesi pada aspek ini tidak membantu pihak mana pun."

Dia mencaci DK PBB karena mengkritik Israel atas perluasan permukiman tetapi tidak mengecam Hamas dan Jihad Islam yang telah menembakkan roket ke Israel.

"Alih-alih mencari pertanggungjawaban dari Hamas dan Jihad Islam ... Kalian malah mengulangi pembicaraan yang sudah berulang sejak 20 tahun yang lalu," ujarnya.

Sponsored

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang memimpin pertemuan tersebut menggambarkan pembangunan permukiman ilegal sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Dia mendesak DK PBB dan masyarakat internasional untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel. "Diam saja bukanlah suatu pilihan," tegas Retno.

Palestina konsisten tolak proposal AS

Berbicara di hadapan DK PBB, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki kembali menentang proposal AS, yang diduga akan mencantumkan pembangunan ekonomi sebagai komponen utama.

"Itu bukan rencana perdamaian, tetapi lebih merupakan syarat bagi Palestina untuk menyerah. Tidak ada jumlah uang yang dapat membuat kami melakukannya," tutur Menlu Maliki.

Palestina memutus hubungan dengan AS setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember 2017. Maliki mengklaim AS mengambil sikap yang sangat pro-Israel.

"Kami pasti akan terlibat dalam upaya perdamaian apa pun, tetapi sayangnya rencana dari AS tidak dapat dikatakan sebagai upaya perdamaian," kata dia.

Sejumlah negara Eropa, Rusia, dan China khawatir rencana AS akan mengesampingkan solusi dua negara yang hingga kini diyakini sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. (The Times of Israel)