sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

AS tolak laporan PBB yang bikin Israel berang

Menlu AS Mike Pompeo menilai bahwa laporan PBB tersebut merusak upaya perdamaian di Timur Tengah.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Jumat, 14 Feb 2020 09:41 WIB
AS tolak laporan PBB yang bikin Israel berang
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 74018
Dirawat 35764
Meninggal 3535
Sembuh 34719

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada Kamis (13/2) mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menyediakan informasi apa pun atas perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Pernyataan Pompeo itu datang setelah Dewan HAM PBB pada Rabu (12/2) merilis daftar 112 perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Pompeo menekankan bahwa kompilasi itu merusak upaya perdamaian di Timur Tengah.

"AS telah lama menentang pembuatan atau publikasi database ini," kata Pompeo. "Publikasi ini hanya mengonfirmasi bias anti-Israel yang sangat lazim dan tidak henti-hentinya di PBB ... Upaya untuk mengisolasi Israel bertentangan dengan seluruh upaya kami untuk membangun kondisi yang kondusif bagi negosiasi Israel-Palestina yang mengarah pada perdamaian yang komprehensif dan abadi."

Juru bicara Michelle Bachelet, komisioner tinggi PBB untuk HAM, menyatakan bahwa laporan itu bukan "daftar hitam" dan tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa kegiatan bisnis perusahaan ilegal.

Senator dari Partai Demokrat AS Ben Cardin yang duduk di Komite Keuangan menyebut laporan itu sebagai "database anti-Israel", mirip "blacklist" yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan besar AS, termasuk General Mills dan Airbnb rentan diboikot.

"Dewan HAM PBB harusnya menggunakan energinya untuk mendorong Israel dan Palestina kembali ke negosiasi dengan niat baik. AS tidak bisa diam ketika bisnis AS ditekan oleh entitas asing karena kegiatan mereka di Israel, salah satu sekutu utama kami," ujar Cardin.

Israel sendiri merespons publikasi daftar tersebut dengan berang, sementara Palestina menyambutnya dengan baik. Palestina menyatakan akan menargetkan perusahaan-perusahaan yang masuk daftar.

Sponsored

"Kami akan mengejar perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam laporan secara legal lewat lembaga-lembaga hukum internasional dan melalui pengadilan di negara mereka atas peran mereka dalam melanggar HAM," ujar PM Palestina Mohammad Shtayyeh.

"Kami akan menuntut kompensasi atas penggunaan secara ilegal tanah kami yang diduduki dan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi di tanah kami tanpa tunduk pada hukum Palestina dan membayar pajak."

Washington telah menjadi sekutu utama Israel selama bertahun-tahun, dan bulan lalu, Donald Trump menyodorkan proposal perdamaian Timur Tengah yang dielu-elukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai jalan menuju perdamaian yang abadi. Proposal itu ditolak mentah-mentah oleh Palestina.

Sumber : Reuters

Berita Lainnya