AS tolak visa Menlu Iran untuk hadiri sidang PBB

Seorang pejabat Amerika Serikat menyebut bahwa pemerintah telah menolak visa Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif yang akan menghadiri pertemuan PBB di New York pada Kamis (9/1).

Komentar pejabat tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim, muncul ketika ketegangan antara kedua negara meningkat pascaserangan udara AS menewaskan Komandan Pasukan Quds, unit elite Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC), Mayor Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad, Irak, pada Jumat (3/1).

Di bawah "headquarters agreement" PBB pada 1947, AS diminta memberi akses bagi diplomat asing untuk menghadiri pertemuan-pertemuan PBB. Namun, Washington menyatakan bahwa mereka dapat menolak permohonan visa atas alasan keamanan, terorisme, dan kebijakan luar negeri.

Misi Iran untuk PBB mengatakan, mereka belum menerima pernyataan resmi dari AS terkait penolakan visa Zarif.

"Kami telah melihat sejumlah laporan media, tetapi kami belum menerima informasi dari PBB atau AS mengenai visa Menlu Zarif," tutur mereka dalam pernyataannya.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menolak mengomentari penolakan visa Zarif.

Zarif dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Kamis dengan topik penegakan Piagam PBB. Pertemuan tersebut dan rencana perjalanan Zarif telah ditentukan jauh sebelum ketegangan terbaru pecah antara Washington dan Teheran.

Banyak pihak yang menilai, AS menolak visa Zarif karena menganggap bahwa pertemuan DK PBB akan memberinya lampu sorot untuk secara terbuka mengkritik Washington atas pembunuhan Soleimani.

Utusan Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi mengecam serangan udara AS, dia menggambarkan pembunuhan Soleimani sebagai contoh nyata terorisme negara.

"Pembunuhan Soleimani merupakan tindakan kriminal dan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk Piagam PBB," ujar dia.

Terakhir kali Zarif berkunjung ke New York adalah pada September untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Kunjungan Zarif kali itu datang setelah Washington menjatuhkan sanksi yang memblokir properti atau aset apa pun yang dimilikinya di AS.

Zarif juga menghadiri pertemuan PBB pada April dan Juli. Dalam kunjungan pada Juli, Washington menerapkan pembatasan pergerakan yang ketat bagi Menlu Zarif dan diplomat Iran lainnya. Mereka hanya diperbolehkan bepergian di sekitar New York City.

Sebagai bentuk pembalasan atas serangan udara AS, pada Minggu, Iran semakin menjauh dari kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA) dengan meniadakan pembatasan terkait pengayaan uranium.

Prancis mengatakan, Eropa, sebagai pihak yang ikut menandatangani JCPOA, tengah berdiskusi untuk memutuskan apakah akan meluncurkan proses penyelesaian sengketa yang dapat mengarah para penerapan kembali sanksi-sanksi PBB terhadap Iran.

Pengganti Soleimani, Jenderal Esmail Ghaani, berjanji akan meneruskan semangat Soleimani dan membalas kematiannya dengan memusnahkan pengaruh AS di kawasan. 

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memimpin rangkaian upacara pemakaman Soleimani pada Senin. Ratusan ribu warga Iran memadati jalan-jalan di Teheran ketika Khamenei memimpin doa. Beberapa meneriakkan, "Death to America".

Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada Senin menegaskan bahwa Washington tidak memiliki rencana untuk menarik pasukannya keluar dari Irak.

"Tidak ada keputusan apa pun untuk meninggalkan Irak," kata Esper.

Pernyataan Esper tersebut datang setelah pada Minggu (5/1), parlemen Irak meloloskan resolusi yang menyerukan pengusiran pasukan asing, termasuk militer AS. Saat ini terdapat sekitar 5.000 pasukan AS yang berada di Irak.

Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi mengatakan kepada Duta Besar AS di Baghdad bahwa kedua negara perlu mengimplementasikan resolusi parlemen Irak secepatnya.