ASEAN, ASEANSAI, dan AIPA promosikan akuntabilitas di Asia Tenggara

Tiga organisasi Asia Tenggara yakni ASEAN, ASEAN Supreme Audit Institution (ASEANSAI), dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) menggelar seminar gabungan bertajuk 'Laying the Foundation for Future Cooperation in Promoting Accountability and Transparency in Southeast Asia'.

Seminar tersebut bertujuan untuk membahas kolaborasi, bertukar informasi dan pengalaman, serta mempromosikan akuntabilitas dan transparansi di Asia Tenggara.

ASEANSAI merupakan lembaga yang terdiri dari lembaga audit tertinggi seluruh negara anggota ASEAN, dan memiliki forum untuk bertukar pengetahuan antara para anggotanya terkait audit sektor publik.

Sedangkan AIPA berfungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi antara parlemen dari kesepuluh negara anggota ASEAN. 

Ketiga organisasi menyadari adanya kebutuhan membangun hubungan lebih dari tingkat pemerintahan untuk mempromosikan akuntabilitas dan transparansi di ASEAN, yang dinilai akan bermanfaat bagi masyarakatnya. 

"Dunia memiliki masalah ketidakpastian dan konflik yang berdampak pada negara-negara ASEAN. Maka dalam kesempatan ini, seminar gabungan menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua," tutur Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam pembukaan seminar di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa (26/2).

Seminar ini, lanjutnya, dapat memberikan perbandingan sistem pemerintahan dari masing-masing negara dan menjadi sarana untuk menjalin program bersama untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah terhadap publik.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan bahwa seminar gabungan tersebut ingin menyelaraskan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas melalui good governance.

Hasil akhirnya akan berbentuk kerja sama berupa riset bersama, pertukaran informasi mengenai metodologi pemeriksaan keuangan masing-masing negara, dan lokakarya untuk membahas kelanjutan kolaborasi.

"Kita nanti akan saling tukar pengalaman dan menggelar pelatihan bersama, arahnya tentu supaya masing-masing negara bisa lihat pentingnya good governance. Hasil akhir dari kerja sama ini nanti kita bisa jadi rekomendasi bagi negara masing-masing," jelas Moermahadi dalam kesempatan yang sama.

Dalam sambutannya, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN AKP Mochtan meyakini penyelenggaraan seminar itu akan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat ASEAN secara keseluruhan.

"Akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik adalah suatu keharusan. Ini adalah persyaratan yang tidak dapat dikompromikan dan berlaku untuk semua organisasi," kata Mochtan. "Khususnya untuk badan publik karena memiliki tanggung jawab kepada masyarakat."

Mochtan memaparkan tiga cara yang dapat dilakukan untuk mencapai target akuntabilitas serta transparansi yang baik.

Yang pertama, dia menyoroti penggunaan regulasi untuk mempromosikan tata kelola yang baik dan mencapai hasil penting. Regulasi yang sesuai dan berkelanjutan dapat memastikan dampak yang baik bagi negara.

"Itu termasuk promosi sistem tata kelola yang efektif, efisien, dan dapat diakses publik," jelasnya.

Setelah itu, Mochtan menekankan pentingnya memiliki pola pikir yang disiplin dan tidak berusaha mencari celah untuk melonggarkan regulasi.

Dan yang terakhir merupakan pentingnya menjalin kemitraan antara organisasi untuk menunjang penerapan sistem yang mempromosikan akuntabilitas dan transparansi di Asia Tenggara.

Sekretaris Jenderal AIPA Isra Sunthornvut turut mengekspresikan apresiasinya kepada ASEAN yang telah menginisiasi acara dengan isu yang penting itu.

Isra mengatakan isu transparansi dan akuntabilitas sangat relevan di dunia saat ini.

"Di zaman modern ini, kita harus memahami bahwa indikator keberhasilan suatu negara tidak hanya melalui PDB, infrastruktur, atau pengembangan ekonomi dan politik suatu negara. Sekarang lebih penting untuk memiliki pemerintah yang bertanggung jawab dan dipandang transparan oleh rakyatnya," tegasnya.

Kendati demikian, Isran mengakui penerapan akuntabilitas bagi organisasi regional seperti ASEAN, AIPA, dan ASEANSAI dapat menjadi sebuah tantangan.

"Siapa dan bagaimana menentukan standar akuntabilitas dan transparansi ini menjadi tantangan tersendiri," tambahnya.

Lebih jauh, dia menyatakan bahwa untuk membuat organisasi regional ini lebih berorientasi dan berpusat kepada masyarakat, butuh partisipasi masyarakat dan kesediaan organisasi-organisasi tersebut untuk diperiksa dan diteliti.

"Jika tidak, maka ASEAN hanya akan menjadi sekadar nama yang tidak memiliki hubungan emosional dengan masyarakatnya," kata dia.

Seminar gabungan ini, jelasnya, diperlukan untuk membangun jaringan dan bertukar gagasan antarorganisasi regional untuk bersama-sama menetapkan dan membahas standar akuntabilitas dan transparansi yang sama.