ASEAN dinilai sangat lambat tangani krisis Rohingya

Ketua Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar Marzuki Darusman menilai bahwa ASEAN bergerak terlalu lambat dalam menangani krisis yang terjadi di Rakhine State.

"ASEAN tidak bergerak lambat, justru mereka bergerak dengan sangat lambat," tutur Marzuki dalam konferensi pers di Menara Thamrin, Jakarta, pada Senin (5/8).

Rohingya, yang digambarkan PBB sebagai komunitas paling teraniaya di dunia, telah hidup dalam ketakutan sejak sejumlah orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 warga Rohingya, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh. Hal itu terjadi setelah pasukan Myanmar melancarkan upaya penumpasan terhadap komunitas muslim minoritas itu pada Agustus 2017.

Marzuki menuturkan, jika ASEAN tidak serius menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi di salah satu negara anggotanya itu, maka akan ada stigma yang terus membayangi organisasi kawasan tersebut.

"Akan ada keraguan terkait gagasan ASEAN yang katanya mengedepankan nilai-nilai HAM. Para negara anggota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa gagasan awal yang mendirikan ASEAN tetap dihormati," jelas Marzuki.

Dia menegaskan bahwa tergantung para negara anggota untuk membuat perbedaan dan menangani persoalan yang melanda Myanmar.

"Jika tidak ditangani, persoalan ini akan memiliki efek domino di mana kelompok etnis minoritas mana pun di Asia Tenggara dapat dilecehkan dan para pelakunya tidak mendapat konsekuensi," lanjut dia.

Marzuki menghargai laporan tim penilaian kebutuhan awal (PNA) dari dari ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) mengenai kondisi terkini dan upaya repatriasi pengungsi Rohingya yang berada di Cox's Bazar, Bangladesh. Namun, menurutnya laporan itu masih belum komprehensif dan perlu diwujudkan dalam langkah-langkah konkret.

"Ada tanda-tanda kesediaan yang sangat luas di antara negara-negara ASEAN untuk secara kolektif bergerak menangani persoalan ini, tetapi perlu diimbangi dengan langkah konkret. Jelas sekali ada banyak harapan pada ASEAN untuk menindaklanjuti upaya mereka dalam menangani krisis di Rakhine State," ungkapnya.

Progres repatriasi

Marzuki menyampaikan bahwa misi PBB telah beberapa kali mengunjungi kamp pengungsi di Cox's Bazar. Menurutnya, semua orang di sana ingin kembali ke Myanmar, tetapi mereka menuntut diberikan status kewarganegaraan dan dijamin keselamatannya saat.

Dia menekankan bahwa untuk mewujudkan proses repatriasi yang aman dan bermartabat, Myanmar perlu terlebih dahulu memperbaiki situasi hidup sekitar 500.000 warga Rohingya yang masih berada di Rakhine State.

"Saat komunitas Rohingya yang tersisa di Myanmar merasa bahwa kehidupan mereka telah menjadi lebih baik, maka jalan akan terbuka bagi para pengungsi di Cox's Bazar untuk kembali dan bersatu dengan komunitas mereka di Myanmar," lanjut dia.

Menurutnya, persoalan repatriasi ini merupakan masalah sederhana yang diperumit oleh keengganan pemerintah Myanmar.

Senada dengan Marzuki, salah satu anggota misi PBB itu, pengacara HAM internasional Christopher Sidoti menyatakan bahwa pemerintah Myanmar kini perlu fokus memperbaiki kondisi hidup warga Rohingya yang masih menetap di Rakhine State.

"Masalahnya, hingga kini banyak dari mereka yang dikurung di kamp pengungsi internal (IDP) di Rakhine State. Pemerintah memutus akses pekerjaan, sekolah dan layanan kesehatan bagi mereka. Kalau begitu situasinya, siapa pengungsi Rohingya yang ingin kembali ke sana?," tutur Sidoti dalam kesempatan yang sama.