sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pascademo berdarah, Aung San Suu Kyi jalani persidangan

Junta militer masih ngotot menjegal kemimpinan Aung San Suu Kyi.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 01 Mar 2021 16:48 WIB
Pascademo berdarah, Aung San Suu Kyi jalani persidangan

Satu bulan setelah kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari, junta militer di negara tersebut masih ngotot menjegal kemungkinan kemimpinan de facto, Aung San Suu Kyi, untuk berkuasa kembali.

Suu Kyi menghadiri sesi pengadilan keduanya pada Senin (1/3), sehari setelah polisi melepaskan tembakan kepada pengunjuk rasa kemarin dan menewaskan sedikitnya 18 orang dalam kekerasan terburuk sejak kudeta dimulai.

Polisi telah menahan Suu Kyi atas dua tuduhan terpisah, yakni memiliki walkie-talkie yang diimpor secara ilegal dan mengabaikan tindakan pencegahan pandemik Covid-19.

Menurut keterangan pengacara Suu Kyi, sidang di pengadilan tingkat distrik berlangsung pada Senin di Naypyitaw. Suu Kyi tampak sehat di sidang pengadilan yang diadakan melalui konferensi video.

Dalam sidang itu Suu Kyi mendapatkan tuduhan tambahan, berasal dari hukum pidana era kolonial Myanmar, yang melarang penerbitan informasi yang dapat menimbulkan ketakutan atau kepanikan.

Min Min Soe, pengacaranya, mengatakan kepada Reuters bahwa Suu Kyi telah meminta untuk bertemu dengan tim hukumnya selama persidangan melalui tautan video. Min Min Soe mengatakan, sidang berikutnya kliennya itu akan dilakukan pada 15 Maret.

Untuk dua kasus sebelumnya, Suu Kyi kemungkinan dapat menghadapi hukuman penjara maksimal tiga tahun untuk masing-masing kasus. Catatan dari persidangan tidak dipublikasikan, tapi persidangan pasti akan menjadi proses panjang yang tetap berada dalam tahanan.

Jika Suu Kyi terbukti bersalah, maka hukuman penjaranya bisa tumpang tindih dengan pemilu baru yang dijanjikan akan digelar oleh junta. Jika ini terjadi, dia tidak akan diizinkan mencalonkan diri untuk kursi legislatif.

Sponsored

Sementara itu, juru bicara militer Myanmar Zaw Min Tun mengatakan, Dewan Administrasi Negara (SAC) junta memutuskan pada 19 Februari untuk menghapus kantor penasihat negara, yang dipegang oleh Suu Kyi selama hampir lima tahun sebelum kudeta 1 Februari.

Pihak militer telah berjanji untuk mengadakan pemilu baru yang melibatkan banyak pihak setelah keadaan darurat negara berakhir dalam satu tahun mendatang.

Junta militer telah mulai mempersiapkan pemungutan suara. Komisi Pemilihan Myanmar, dengan staf baru yang dipilih pascakudeta, bertemu dengan para pemimpin partai di Naypyitaw pada Jumat (26/2). Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan dari lebih dari 50 partai, termasuk Partai Pembangunan dan Solidaritas Serikat yang terkait dengan militer.

Namun, yang paling mencolok adalah absennya perwakilan dari NLD, partai Suu Kyi, yang merebut 80% kursi parlemen terpilih dalam pemilu November 2020. Militer menuduh kecurangan dalam pemilu tersebut sebagai pembenaran akan tindakan kudeta.

Warga yang mendukung NLD telah turun ke jalan sebagai protes. Demonstrasi terus berlanjut hingga Minggu (28/2) di seluruh Myanmar, tetapi polisi antihuru-hara secara paksa memukul mundur pengunjuk rasa di beberapa lokasi, dengan sedikitnya 18 orang tewas. (Nikkei)

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid