Australia akan putuskan pemindahan kedubes ke Yerusalem saat Natal

Di sela-sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Perdana Menteri Scott Morrison dilaporkan telah memberi tahu Presiden Joko Widodo bahwa Australia akan membuat keputusan untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem saat Natal.
 
Sebelumnya, pada Selasa (13/11), Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa Jakarta tidak akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Canberra jika pemerintahan Morrison bersikeras memindahkan kedubes mereka ke Yerusalem.

"Ini dapat ditandatangani kapan saja tapi ... bergantung pada posisi Australia soal kedubesnya," ungkap Enggar di Singapura seperti dilansir Nikkei Asian Review.

Morisson untuk pertama kali mengungkap hasrat pemindahan Kedubes Australia pada akhir Oktober lalu. Seketika, Indonesia merespons keras hal tersebut. Menlu Retno Marsudi memanggil Duta Besar Gary Quinlan untuk menyampaikan posisi RI atas keinginan Canberra tersebut.

"Indonesia menegaskan kembali bahwa posisi kami tetap mendukung solusi dua negara," ujar Menlu Retno.

KTT ASEAN adalah kesempatan pertama PM Morrison untuk berbaur dengan para pemimpin dunia lainnya sejak dia mengambil alih kepemimpinan Negeri Kanguru pada Agustus lalu.

Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, PM Morrison juga bertatap muka dengan sejumlah kepala negara lainnya seperti PM Selandia Baru Jacinda Ardern, PM China Li Keqiang, dan PM India Narendra Modi.

Rencana pemindahan Kedutaan Besar Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem telah menjadi isu politik signifikan bagi Morrison. Kontroversi terkait itu telah memicu pertanyaan internal tentang penilaian politiknya, ditambah lagi ancaman Indonesia telah membuat kesepakatan dagang penting menjadi taruhan. 

Yang tidak kalah ramai diperbincangkan saat ini adalah twit dari Senator asal Partai Liberal Eric Abetz. Dia mengatakan jika Indonesia ingin mendikte kebijakan luar negeri Australia, maka negaranya mungkin harus mempertimbangkan kembali soal bantuan ke Indonesia.

If Indonesia really wants to dictate Aus foreign policy on the middle east, should we rethink the $360 million each year we give them in aid? Instead, how about we calmly finalise this FTA which will lift many Indonesians out of poverty and assist Australian farmers and jobs. — Eric Abetz (@SenatorAbetz) November 13, 2018

Merespons twit Abetz, Morrison mengatakan, "Australia selalu ada untuk Indonesia, dan hal tersebut dihormati serta diapresiasi oleh Indonesia."

Morrison mencoba mengecilkan ketegangan antara Canberra dan Jakarta. Dia mengatakan, pertemuan bilateralnya dengan Presiden Jokowi pada Rabu (14/11) memungkinkan sebuah diskusi yang penuh hormat dan bersahabat tentang isu ini.

"Ada banyak kekecewaan tentang kemajuan ke arah sana (solusi dua negara), dan kami ingin melihat itu terjadi dan itulah yang memotivasi saya. Itu yang memotivasi pertimbangan pemerintah kami terhadap isu ini," tutur PM Morrison.

Partai Buruh, rival utama Liberal, mengecam pemerintahan Morrison atas kontroversi ini.

"Keputusan PM Morrison ini merugikan ekonomi kita ... dan merusak salah satu hubungan paling penting bagi Australia," ungkap politikus Partai Buruh Penny Wong. (The Guardian)