Australia akhiri bantuan langsung ke Otoritas Palestina

Australia mengumumkan, pihaknya telah mengakhiri bantuan langsung kepada Otoritas Palestina (Palestinian Authority atau PA) karena donasi dapat meningkatkan kapasitas badan tersebut untuk membebaskan warga yang dihukum terkait kekerasan bermotif politik.

Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan, Australia telah memangkas bantuan ke Dana Perwalian Multi-Donor Bank Dunia untuk Program Pemulihan dan Pembangunan Palestina setelah pada akhir Mei lalu pihaknya meminta jaminan bahwa pendanaan tidak ditujukan bagi para kriminal.

"Saya yakin bahwa pendanaan Australia sebelumnya kepada PA melalui Bank Dunia telah digunakan sebagaimana yang dimaksudkan. Namun saya prihatin bahwa dalam pemberian dana untuk aspek operasi PA ada peluang bagi mereka menggunakan anggarannya untuk kegiatan yang tidak akan pernah didukung Australia," tutur Bishop lewat sebuah pernyataan seperti dilansir Associated Press, Senin (2/7).

"Setiap bantuan yang diberikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization atau PLO) kepada mereka yang dihukum karena kekerasan bermotif politik adalah penghinaan terhadap nilai-nilai Australia dan merusak prospek perdamaian yang bermakna antara Israel dan Palestina," imbuh Bishop.

Bantuan senilai 10 juta dolar Australia kepada dana perwalian akan dialihkan kembali ke Dana Kemanusiaan PBB untuk Wilayah Palestina, yang menyediakan perawatan kesehatan, makanan, air, sanitasi, dan tempat tinggal yang lebih baik bagi warga Palestina.

Negeri Kanguru mengalokasikan 43 juta dolar Australia bagi bantuan kemanusiaan di Palestina untuk tahun fiskal saat ini, yang dimulai pada 1 Juli. 

Keputusan pemerintah tersebut disambut baik oleh anggota parlemen Australia Eric Abetz.

"Keputusan Menteri Bishop yang kuat dan menentukan hari ini demi memastikan bahwa Otoritas Palestina tidak lagi dapat menggunakan bantuan kami untuk membebaskan uang dalam anggaran mereka bagi terorisme yang dipromosikan negara dengan sangat positif," jelas Abetz.

"Sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan asing kami tidak dibelanjakan, atau disediakan untuk promosi terorisme dan menyalurkan bantuan kami ke wilayah Palestina melalui PBB akan memberikan jaminan lebih besar bahwa akuntansi pintar Otoritas Palestina itu tidak bisa terjadi, "tambahnya.

Pada Maret lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji pemerintah Amerika Serikat karena mengeluarkan UU yang menangguhkan sejumlah bantuan keuangan kepada rakyat Palestina yang tewas atau dibui dalam pertempuran dengan Israel.

UU bernama The Taylor Force Act yang diteken Donald Trump tersebut berhasil menahan dana senilai US$ 1,3 triliun. Nama UU itu, merujuk pada warga Amerika Serikat yang dibunuh di Israel oleh seorang warga Palestina pada tahun 2016.

Netanyahu menyebut UU itu sebagai sebuah "sinyal kuat dari Amerika Serikat yang mengubah aturan" dengan memangkas "ratusan juta dolar bagi Otoritas Palestina yang mereka investasikan dalam menyokong terorisme."