Australia pertimbangkan pemindahan kedubes ke Yerusalem, ini respons Palestina

Australia dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.  Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Perdana Menteri Scott Morrison.

"Kami berkomitmen atas solusi dua negara, namun terus terang itu belum berjalan baik. Tidak banyak kemajuan yang telah dibuat," kata PM Morrison pada Selasa (16/10).

Menurut Morrison, sebuah skenario masa depan dapat melibatkan Australia yang mengakui ibu kota Palestina di Yerusalem Timur dan Israel di Yerusalem Barat. "Australia harus berpikiran terbuka untuk ini."

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyatakan kekecewaannya terhadap Australia bila pertimbangan tersebut benar-benar dilakukan.

"Kami sangat sedih mendengar berita tersebut karena bila pertimbangan itu benar terwujud maka dengan demikian Australia sesungguhnya telah melanggar hukum internasional. Australia melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi 478 Tahun 1980," ungkap Menlu Riyad dalam pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Palestina di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Menlu Riyad, pertimbangan Australia itu malah akan berdampak buruk bagi negaranya sendiri.

"Pertimbangan itu bisa mempertaruhkan hubungan perdagangan dan bisnis Australia dengan negara lainnya terutama terhadap negara-negara Arab dan mayoritas muslim," imbuhnya.

Merespons isu yang sama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa posisi Indonesia adalah tetap mendukung solusi dua negara.

"Indonesia menegaskan kembali bahwa posisi kami tetap mendukung solusi dua negara," ujar Menlu Retno dalam kesempatan yang sama.

Menlu Retno mengungkapkan bahwa Indonesia telah melakukan pendekatan kepada pemerintahan Australia untuk terus mendukung solusi dua negara yang telah tertulis dalam resolusi PBB sejak 1974 ini.

"Indonesia telah meminta Australia dan negara-negara lain untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati, dan mengimbau untuk tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu serta stabilitas keamanan dunia," ungkapnya.

Sikap ini menurut Menlu Retno merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia.

"Dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina adalah amanat konstitusi. Jadi, ini adalah komitmen kami sampai akhir," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu Riyad juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Indonesia atas komitmennya dalam mempertahankan solusi dua negara bagi penyelesaian konflik Palestina-Israel.

"Komunikasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia kepada pejabat Australia menjadi sangat penting, bahkan sebelum kami memintanya. Indonesia telah berinisiatif sendiri mendiskusikan hal ini dengan yang bersangkutan. Tindakan yang diambil Indonesia menunjukkan bahwa republik ini adalah negara yang bertanggung jawab, berkepemimpinan, dan terkemuka. Terima kasih untuk Indonesia atas komitmen perdamaiannya dan untuk inisiatifnya," pungkas Riyad.