sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Australia selidiki potensi campur tangan asing lewat medsos

Penyelidikan ini diusulkan oleh Partai Buruh di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa China berusaha mencampuri urusan internal Australia.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 05 Des 2019 18:06 WIB
Australia selidiki potensi campur tangan asing lewat medsos

Pada Kamis (5/12), Australia meluncurkan penyelidikan terkait potensi campur tangan politik dari pihak asing melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WeChat.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran di Australia atas kemungkinan bahwa China berusaha untuk ikut campur dalam urusan Canberra.

Kekhawatiran Australia juga didorong oleh analisis intelijen AS yang menyatakan bahwa Rusia menggunakan media sosial untuk mencoba memengaruhi hasil Pilpres AS 2016.

Penyelidikan tersebut diusulkan oposisi Partai Buruh. Setelah proposal mereka disetujui, parlemen membentuk komite yang bertanggung jawab mengawasi jalannya penyelidikan.

Komite itu wajib melaporkan temuan investigasinya pada Mei 2022, berdekatan dengan pemilu federal Australia berikutnya.

"Meningkatnya gelombang berita palsu dan disinformasi menghadirkan bahaya yang sangat nyata, tidak hanya bagi Australia, tetapi bagi seluruh dunia," ujar anggota parlemen dari Partai Buruh Penny Wong.

Dia menegaskan bahwa Australia harus berupaya sekeras mungkin untuk melindungi demokrasinya dari aktor asing yang jahat.

Tidak ada ancaman nasional spesifik yang disebutkan, tetapi aktivitas peretasan yang dicurigai dilakukan oleh China telah mendapat sorotan di Australia dalam beberapa tahun terakhir.

Sponsored

China membantah berusaha untuk mengintervensi urusan Australia. Mereka menuduh Canberra mengadopsi "mentalitas Perang Dingin".

Merujuk pada China secara langsung, mantan PM Malcolm Turnbull pada 2017 memperkenalkan UU yang mengharuskan pelobi yang bekerja di negara asing untuk mendaftarkan diri.

UU tersebut membuat hubungan Australia-China memburuk. Beijing sendiri merupakan mitra dagang terbesar Canberra.

Ditambah lagi, pada September, intelijen Australia menyatakan bahwa China bertanggung jawab atas peretasan yang menyerang sistem komputer parlemen nasional dan situs tiga partai politik terbesarnya.

China secara konsisten membantah tuduhan itu dan Australia tidak memberikan komentar lebih lanjut.

Pada Oktober, agen mata-mata Australia mengatakan mereka sedang mencari tahu apakah China mencoba menaruh agen di parlemen federal. Perdana Menteri Scott Morrisson menyebut kabar itu sangat mengganggu.

Di tengah serentetan serangan dunia maya terhadap sejumlah universitasnya, pada 2018 Australia mewajibkan perguruan tinggi untuk melaporkan transaksi keuangan mereka dengan universitas asing.

Sumber : Reuters

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid