sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Bahas soal Yerusalem, Menlu Retno panggil Dubes Australia

Hasil dari pertemuan Menlu Retno dan Dubes Gary Quinlan akan langsung disampaikan ke pemerintahan Australia.

Soraya Novika
Soraya Novika Rabu, 17 Okt 2018 12:07 WIB
Bahas soal Yerusalem, Menlu Retno panggil Dubes Australia

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P Marsudi pada Selasa (16/10) sore memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan. Langkah ini terkait dengan laporan yang menyebutkan bahwa Australia tengah mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar mereka ke sana.

"Kemarin pukul 17.15 WIB, Menlu Retno memanggil Dubes Quinlan untuk menyampaikan posisi Indonesia terhadap pernyataan Australia tersebut. Hasil dari pertemuan itu akan langsung disampaikan Dubes Quinlan ke Australia," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir atau yang akrab disapa Tata dalam pesan tertulis kepada Alinea.id, Rabu (17/10).

Pada Selasa (16/10), PM Scott Morrison mengungkapkan bahwa kendati pihaknya mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem dan memindahkan kedubesnya ke sana, namun Australia tetap berkomitmen atas solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

"Kami berkomitmen atas solusi dua negara, namun terus terang itu belum berjalan baik. Tidak banyak kemajuan yang telah dibuat," kata PM Morrison.

Menurut Morrison, sebuah skenario masa depan dapat melibatkan Australia yang mengakui ibu kota Palestina di Yerusalem Timur dan Israel di Yerusalem Barat. "Australia harus berpikiran terbuka untuk ini."

Terkait isu pemindahan Kedubes Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem, PM Israel Benjamin Netanyahu sudah bersuara. Melalui Twitter dia menulis bahwa dirinya telah diinformasikan oleh PM Morrison mengenai pertimbangan tersebut.

Respons Palestina

Sponsored

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyatakan kekecewaannya terhadap Australia bila Negeri Kanguru benar-benar mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Kami sangat sedih mendengar berita tersebut karena bila pertimbangan itu benar terwujud maka dengan demikian Australia sesungguhnya telah melanggar hukum internasional. Australia melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi 478 Tahun 1980," ungkap Menlu Riyad dalam pertemuan konsultasi bilateral Indonesia-Palestina di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Menlu Riyad, pertimbangan Australia itu malah akan berdampak buruk bagi negaranya sendiri.

"Pertimbangan itu bisa mempertaruhkan hubungan perdagangan dan bisnis Australia dengan negara lainnya terutama terhadap negara-negara Arab dan mayoritas muslim," imbuhnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno menegaskan bahwa posisi Indonesia adalah tetap mendukung solusi dua negara.

"Indonesia menegaskan kembali bahwa posisi kami tetap mendukung solusi dua negara," ujar Menlu Retno.

Menlu Retno mengungkapkan bahwa Indonesia telah melakukan pendekatan kepada pemerintahan Australia untuk terus mendukung solusi dua negara yang telah tertulis dalam resolusi PBB sejak 1974 ini.

"Indonesia telah meminta Australia dan negara-negara lain untuk terus mendukung proses perdamaian Palestina-Israel sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah disepakati, dan mengimbau untuk tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu serta stabilitas keamanan dunia," ungkapnya.

Sikap ini menurut Menlu Retno merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia.

"Dukungan Indonesia kepada rakyat Palestina adalah amanat konstitusi. Jadi, ini adalah komitmen kami sampai akhir," tegasnya.

Jika pertimbangan tersebut benar-benar dijalankan oleh Australia maka bertentangan dengan konsensus internasional yang menyatakan bahwa status Yerusalem sebagai kota suci tiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi, harus diselesaikan dalam kesepakatan damai. 

Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedubes ke sana dipelopori oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, langkah tersebut diikuti oleh Guatemala.

Hal serupa sempat dilakukan pula oleh Paraguay. Namun belakangan, Paraguay di bawah pemerintahan Mario Abdo Benitez memutuskan untuk mengembalikan kedubes negaranya ke Palestina setelah mendapat tekanan.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid