Bangladesh tidak dapat lagi menerima pengungsi Myanmar

Bangladesh mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Kamis (28/2) bahwa mereka tidak bisa lagi menerima pengungsi dari Myanmar.

Dalam pertemuan DK PBB, Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque mengatakan bahwa situasi ratusan ribu pengungsi Rohingya yang berlindung di negaranya telah bertambah buruk seiring waktu. Dia mendesak agar DK PBB mengambil tindakan tegas.

Sekitar 740.000 muslim Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh setelah melarikan diri dari Rakhine State, Myanmar, menyusul terjadinya  operasi militer pada 2017.

PBB menggambarkan operasi militer itu sebagai tindakan pembersihan etnis Rohingya.

"Dengan berat hati saya memberi tahu DK PBB bahwa Bangladesh tidak lagi dapat menampung lebih banyak pengungsi dari Myanmar," kata Haque.

Di bawah kesepakatan dengan Bangladesh, Myanmar setuju untuk mengambil kembali beberapa pengungsi. Tetapi PBB bersikeras bahwa jaminan keselamatan pengungsi Rohingya menjadi syarat utama pemulangan mereka.

"Apakah Bangladesh mendapat dampak negatif karena bertindak responsif dan bertanggung jawab dalam menunjukkan empati kepada populasi minoritas yang dianiaya di negara tetangga?," tanya Haque.

Setelah lima kunjungan ke Myanmar, Utusan PBB Christine Schraner Burgener melaporkan lambatnya progres repatriasi ratusan ribu warga Rohingya. Dia juga memperingatkan bahwa pemilu Myanmar pada 2020 berpotensi memperburuk krisis tersebut.

Burgener mengatakan badan-badan PBB tidak diberikan akses memadai untuk membantu mempersiapkan repatriasi para pengungsi.

Myanmar serukan agar bersabar

Duta Besar Myanmar untuk PBB Hau Do Suan bersikeras pemerintahnya telah mengambil langkah untuk mengatasi krisis dan meminta kesabaran seluruh pihak.

Menurutnya, adanya hambatan yang besar yang menghalangi kelancaran repatriasi pengungsi Rohingya.

Hau menekankan bahwa butuh waktu, kesabaran, serta keberanian untuk membangun kepercayaan di antara berbagai komunitas di Rakhine.

China, yang memiliki hubungan dekat dengan Junta Militer, bersikeras bahwa bantuan pembangunan dapat membantu meredakan ketegangan di Rakhine.

Selain itu, Duta Besar China untuk PBB Wu Haitao juga menekankan bahwa DK PBB tidak boleh terlibat dalam menangani krisis pengungsi.

"Harus kedua negara yang mencari solusi," kata Wu. 

Pada Desember 2018, Inggris mengedarkan rancangan resolusi yang bertujuan memaksa Myanmar untuk mengajukan strategi demi mengatasi krisis Rohingya, tetapi China mengancam akan memveto rancangan itu.

"Kami sangat kecewa bahwa tidak ada kemajuan lebih lanjut dalam proses pemulangan pengungsi," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce. "Apa yang telah dilakukan terhadap muslim Rohingya dan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadikannya peristiwa paling mengerikan di abad ini."

Utusan PBB memperingatkan bahwa kampanye pada masa pemilu dapat menambah kompleksitas domestik di Myanmar, yang masih dalam transisi demokratis setelah 50 tahun pemerintahan militer.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang dikritik karena dinilai tidak membela etnis Rohingya, berusaha untuk memperkuat posisinya menjelang Pemilu 2020.

Militer mendominasi Myanmar, sebuah negara dengan mayoritas umat Buddha. Mereka menduduki seperempat kursi di Parlemen dan mengendalikan tiga kementerian, itu menguatkan cengkraman mereka pada kekuatan pemerintahan. (Channel News Asia)