logo alinea.id logo alinea.id

Belanda-RI akan teken MoU terkait minyak kelapa sawit berkelanjutan

Belanda berniat untuk membantu mengatasi permasalahan diskriminasi minyak kelapa sawit yang sedang dihadapi Indonesia.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 05 Apr 2019 11:44 WIB
Belanda-RI akan teken MoU terkait minyak kelapa sawit berkelanjutan

Wakil Duta Besar Belanda untuk RI Ferdinand Lahnstein mengatakan bahwa sejauh ini terjadi dialog positif antara Belanda dan Indonesia terkait minyak kelapa sawit.

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa dan negara yang memiliki hubungan diplomasi erat dengan RI, Belanda berniat untuk membantu mengatasi permasalahan diskriminasi minyak kelapa sawit yang sedang dihadapi Indonesia.

"Belanda dan Indonesia akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pengelolaan produksi minyak kelapa sawit untuk petani kecil," tutur Lahnstein dalam pertemuan dengan media di Menteng, Jakarta, Kamis (4/4).

Dia memaparkan, Belanda membantu Indonesia menyiapkan inisiatif nasional untuk memiliki pengelolaan minyak kelapa sawit yang lebih baik.

"MoU sudah hampir final. Kemungkinan besar akan ditandatangani bulan depan," lanjutnya.

Penandatanganan MoU itu, tambahnya, merupakan upaya Belanda untuk mendorong agar Indonesia memiliki rantai pasokan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.

Beberapa pekan terakhir, RI dengan lantang menyerukan dan melawan apa yang mereka sebut sebagai diskriminasi minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.

Indonesia melakukan perlawanan terhadap Uni Eropa setelah Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of The European Union Renewable Energy Directive II (RED II) pada 13 Maret 2019.

Sponsored

Dalam draf tersebut, minyak kelapa sawit diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Lahnstein menegaskan, Belanda tidak setuju dengan istilah "pelarangan" minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa.

"Di Uni Eropa, kami juga mengambil sikap bahwa melarang minyak kelapa sawit tidak akan menyelesaikan masalah," tegasnya. 

Menurut Lahnstein, bukannya melarang, tapi upaya Uni Eropa justru bertujuan untuk membatasi dan menekan penggunaan minyak kelapa sawit di Benua Biru.

"Kata 'pelarangan' itu tidak tepat. Ini tentang menakar, serta memberi batasan dan rasio yang tepat terhadap penggunaan minyak nabati yang memiliki risiko tinggi," jelasnya. 

Sebagai negara yang berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim, Belanda menyoroti upaya untuk tidak melakukan deforestasi yang dapat menjadi salah satu efek samping dari pengelolaan lahan minyak kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.

"Minyak kelapa sawit berkelanjutan merupakan minyak yang diproduksi sedemikian rupa sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, perubahan iklim, dan tidak merusak hutan," kata dia.

Dalam hal itu, Lahnstein mengatakan negaranya melakukan sejumlah proyek bersama dengan pemerintah RI untuk menyosialisasikan minyak sawit berkelanjutan, terutama kepada para petani kecil.

Salah satunya merupakan proyek bersama dengan Sustainable Trade Initiative (IDH) di Sumatra.

"Kami membantu para petani setempat untuk belajar lebih banyak tentang praktik pertanian terbaik. Belanda berbagi pengalaman sehingga para petani dapat memaksimalkan mata pencaharian mereka dan meningkatkan kualitas produk mereka," jelasnya.

Selain itu, Wadubes Lahnstein menuturkan bahwa Belanda juga menyoroti isu pembiayaan penanaman kembali.

"Ada persoalan besar terkait penanaman kembali. Kami juga mendiskusikan masalah ini dengan pemerintah Indonesia untuk memberi tahu bagaimana mereka dapat berperan dalam menangani persoalan ini," tuturnya.

Dia menilai, jika Indonesia memberlakukan sistem yang dapat memastikan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan, maka persoalan yang sedang berlangsung ini tidak akan menyulitkan RI.

"Perlu ditekankan lagi, ini bukan tentang pelarangan. Ini untuk memastikan bahwa rantai pasokan minyak kelapa sawit menjadi berkelanjutan, tidak mengarah pada deforestasi, dan tidak berdampak negatif pada perubahan iklim," kata Lahnstein.