sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Biden umumkan sanksi untuk pemimpin kudeta militer Myanmar

Sanksi AS akan menargetkan para pemimpin militer yang melakukan kudeta serta kepentingan bisnis dan anggota keluarganya.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 11 Feb 2021 14:49 WIB
Biden umumkan sanksi untuk pemimpin kudeta militer Myanmar
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Presiden Joe Biden menyatakan, Amerika Serikat (AS) akan menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat kudeta militer di Myanmar, pekan lalu.

Lebih lanjut, Biden mendesak Myanmar segera mengembalikan kekauasaan kepada pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis.

Sanksi tersebut bakal menargetkan para pemimpin militer yang melakukan kudeta serta kepentingan bisnis dan anggota keluarga dekatnya.

Biden memaparkan, daftar orang-orang tertentu yang menjadi sasaran sanksi akan diidentifikasi akhir pekan ini.

Washington juga akan memberlakukan kontrol ekspor dan membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Myanmar.

Meski begitu, pemerintahan Biden akan terus melanjutkan dukungan untuk perawatan kesehatan dan manfaat lain yang secara langsung mendukung warga Myanmar.

"Hari ini, saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin dan aktivis politik yang terpilih secara demokratis," kata Biden, Rabu (10/2). "Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbut dan menunjukkan rasa hormat terhadap peran rakyat seperti yang diungkapkan dalam pemilu mereka pada 8 November 2020."

Militer Myanmar, biasa disebut Tatmadaw, mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari setelah menahan pemimpin sipil dan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, yang terpilih secara demokratis.

Sponsored

Setelah itu, militer memberlakukan pemblokiran internet dan pembatasan pertemuan karena protes antikudeta telah berkobar di seluruh negeri.

AS secara resmi menyatakan pengambilalihan militer sebagai kudeta. Hal tersebut mendorong "Negeri Paman Sam" meninjau kembali bantuan luar negeri untuk Myanmar.

"Ketika protes tumbuh, kekerasan terhadap mereka yang menegakkan hak demokratis tidak dapat diterima dan kami akan terus menyerukannya," kata Biden. "Dunia sedang mengawasi peristiwa ini dan kami siap untuk mengambil tindakan tambahan."

Biden mengatakan, telah mengontak sekutu dan mitra AS di dunia untuk membahas situasi di Myanmar.

Lebih lanjut, dirinya berencana meminta Dewan HAM PBB memperkuat komitmen dunia terhadap hak asasi manusia di Myanmar.

Barack Obama, yang menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi negara itu, mencabut sanksi terhadap Myanmar pada 2016 setelah pemerintah melakukan serangkaian reformasi demokrasi yang dimulai pada 2011. Puncak reformasi terjadi saat pemilihan Suu Kyi sebagai pemimpin sipil pada 2015.

Ada kekhawatiran baru-baru ini, bahwa Myanmar mundur ke arah otoritarianisme, termasuk tentang pembersihan etnis muslim di Rohingya oleh Tatmadaw.

Suu Kyi, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangannya untuk demokrasi dan dirayakan komunitas internasional sebagai pejuang HAM, membela Myanmar dari tuduhan genosida. (CNBC)

Berita Lainnya