Bloomberg: AS desak Arab Saudi akhiri perang Yaman dan krisis Teluk

Amerika Serikat dikabarkan tengah meningkatkan tekanan terhadap Arab Saudi untuk memulihkan hubungan dengan Qatar, ungkap laporan Bloomberg. Itu terjadi di tengah meningkatnya pengawasan internasional atas Riyadh menyusul peran negara itu dalam pembunuhan Jamal Khashoggi.

Dorongan Washington tersebut ditujukan untuk menyelesaikan isolasi politik dan ekonomi selama lebih dari satu tahun yang diterapkan Arab Saudi Cs kepada Qatar, ungkap Bloomberg pada Senin (29/10) yang didasarkan pada tiga sumber tanpa nama.

Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan politik dan ekonomi dengan Qatar pada Juni 2017. Mereka menerapkan embargo darat, laut, dan udara terhadap negara kecil itu.

Kuartet tersebut menuduh Qatar mendukung terorisme, tuduhan yang dibantah keras Doha. Arab Saudi Cs pun merilis 13 daftar tuntutan yang harus dipenuhi Qatar demi mengakhiri krisis.

Pekan lalu, Putra Mahkota sekaligus penguasa de facto Arab Saudi Mohamed bin Salman atau MBS sempat memuji perekonomian Qatar dalam sebuah pernyataan damai yang langka.

MBS saat ini berada di bawah tekanan besar atas kemungkinan perannya dalam pembunuhan Khashoggi di dalam konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Para analis meyakini bahwa pembunuhan Khashoggi yang menarik perhatian dunia bisa memicu tekanan terhadap Arab Saudi hingga negara itu mengubah arah kebijakan luar negerinya, termasuk blokade atas Qatar.

Perang Yaman

Menurut salah satu sumber yang dihubungi oleh Bloomberg, pemerintahan Presiden AS Donald Trump juga mendorong para pejabat Arab Saudi untuk menyelesaikan perang yang sedang berlangsung di Yaman. Konflik di Yaman telah memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Perang di Yaman, negara termiskin di dunia Arab, dimulai dengan pengambilalihan ibu kota Sanaa oleh pemberontak Houthi pada tahun 2014. Peristiwa itu memicu penggulingan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional.

Dan sejak 2015, koalisi Arab Saudi-Uni Emirat Arab bersekutu dengan pemerintah untuk memerangi Houthi.

Sebuah laporan PBB yang diterbitkan pada Agustus menyebutkan ada "alasan yang masuk akal" untuk mempercayai semua pihak dalam konflik telah "melakukan sejumlah besar pelanggaran hukum humaniter internasional".

Kemungkinan pelanggaran termasuk serangan udara mematikan, kekerasan seksual yang merajalela, dan perekrutan tentara anak, ungkap laporan itu.

Lebih dari 10.000 warga sipil tewas selama konflik Yaman. Menurut PBB, hampir dua per tiga dari 27 juta rakyat Yaman sekarang bergantung pada bantuan dan lebih dari delapan juta beresiko kelaparan. (Al Jazeera)