logo alinea.id logo alinea.id

Bukan kerja paksa, PPI Taiwan ungkap keluhan mahasiswa Indonesia

Salah satu yang dikeluhkan mahasiswa Indonesia di Taiwan adalah tambahan kerja paruh waktu di luar kewajiban magang mereka.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 07 Jan 2019 18:07 WIB
Bukan kerja paksa, PPI Taiwan ungkap keluhan mahasiswa Indonesia

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan Sutarsis menyampaikan sejumlah keluhan dari mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam program kuliah-magang pada enam universitas di Taiwan. Salah satu keluhannya terkait tambahan kerja paruh waktu di luar kewajiban magang mereka.

"Dari keterangan mahasiswa di beberapa universitas dengan program kuliah-magang, memang ada kondisi di mana mereka diwajibkan kerja paruh waktu di luar magang untuk satuan kredit semester (SKS) kuliah mereka," jelas Sutarsis saat dihubungi oleh Alinea.id pada Senin (7/1).

Menurut Sutarsis, universitas yang mewajibkan mahasiswa untuk mengambil kerja paruh waktu telah menyalahi aturan dari Kementerian Pendidikan Taiwan (MOE). Seharusnya kerja paruh waktu bersifat opsional dan tidak wajib diambil oleh mahasiswa.

"Fokus kami sebenarnya para mahasiswa bisa membiayai kuliah dan hidup mereka sembari memenuhi SKS, tetapi jangan sampai kerja atau magang malah mengalahkan tujuan studi mereka," tuturnya.

Sutarsis menyebut, kerja magang mahasiswa pun ternyata tidak selalu sesuai dengan bidang studi. Jenis pekerjaan mereka bisa berbeda jauh dengan bidang studi yang ditekuni.

"Mayoritas magang mereka tidak sesuai dengan penjurusan, tidak ada hubungannya dengan studi. Ada anak-anak yang kerjanya angkat-angkat karung," ungkap pria yang telah tinggal di Taiwan sejak 2016 itu.

Tidak hanya itu, banyak mahasiswa Indonesia yang menyampaikan keluhan pada PPI Taiwan karena tidak mendapat kejelasan terkait hari kerja. Pasalnya, mahasiswa berhak mendapat setidaknya satu hari libur selama sepekan.

Pada kenyataannya, di beberapa universitas aturan durasi kerja atau hari pelaksanaan magang sering tidak konsisten dan kerap berubah sehingga dinilai mengganggu proses pembelajaran.

Sponsored

"Jadwal kerja ada yang berubah-ubah, kadang hari libur diminta masuk kerja," kata Sutarsis.

Terlebih lagi Sutarsis menjelaskan bahwa sistem penggajian program kuliah-magang pun bermasalah. Meski kebanyakan perusahaan telah memenuhi standar program kuliah-magang dengan membayar sekitar US$292 hingga US$357 per bulannya. Namun, ditemukan masih ada universitas yang tergabung dalam program tersebut yang menetapkan standar upah jauh di bawah upah minimum di Taiwan.

Sutarsis pun menyampaikan mayoritas mahasiswa mengeluh karena lamanya mendapat tempat magang di industri. Dia menuturkan, mahasiswa bahkan dapat menunggu hingga tiga bulan untuk mendapat penempatan magang. Hal ini menimbulkan kesulitan finansial di kalangan mahasiswa.

Dia mengatakan, banyak mahasiswa Indonesia yang menganggur dalam kurun waktu yang lama dan tidak mendapat pemasukan meski di sisi lain harus menanggung sejumlah biaya seperti biaya asrama dan biaya kuliah masing-masing.

"Anak-anak ini kan harus bayar kuliah, asrama, dan hidup sendiri. Mereka tidak dapat beasiswa," lanjutnya.

Respons Indonesia

Sutarsis menyatakan pada Sabtu (5/1), PPI Taiwan telah mengadakan tatap muka antara Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dengan para mahasiswa dari enam universitas Taiwan yang termasuk dalam program kuliah-magang tersebut. Pertemuan ini merupakan bentuk koordinasi lebih lanjut dari pemerintah untuk menangani permasalahan para mahasiswa.

"Pekan ini KDEI Taipei juga mengatakan akan bertemu dengan pemerintah Taiwan," tutur Sutarsis.

Mahasiswa Indonesia yang menjalani studi di Taiwan ternyata telah melayangkan protes terkait masalah program kuliah-magang ini sejak tahun pertama penerapannya yakni pada 2017. PPI Taiwan sudah pernah melaporkan sejumlah keluhan ini kepada pihak KDEI Taipei, tetapi menurut Sutarsis belum pernah ada tindakan signifikan yang diambil.

"Tapi keluhan-keluhan sebelumnya hanya ditampung KDEI Taipei, belum tahu aksi nyatanya apa. Pemerintah mungkin belum sadar, mereka anggap ini permasalahan kecil."

Persoalan program kuliah-magang ini ramai diperbincangkan setelah adanya pemberitaan yang menyebutkan adanya kerja paksa yang dialami mahasiswa Indonesia di Taiwan.

Sutarsis menyambut baik berita yang viral tersebut, menurutnya pemberitaan ini menarik perhatian publik untuk menyoroti persoalan nyata yang sedang terjadi dan sudah berlangsung sejak lama.

"Perhatian publik bisa PPI Taiwan gunakan untuk membuka jalan agar pemerintah Indonesia dan Taiwan sama-sama melakukan perbaikan yang diperlukan," jelasnya.

Dia menegaskan PPI Taiwan ingin agar pemerintah Indonesia memberi jaminan dan kepastian terhadap semua program pendidikan luar negeri, terutama bagi program kuliah-magang Taiwan yang membidik mahasiswa Indonesia.

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Mencari keadilan tragedi kerusuhan 22 Mei

Minggu, 26 Mei 2019 02:15 WIB
Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Ambu: Konflik 3 generasi dan adat Suku Baduy

Sabtu, 25 Mei 2019 11:56 WIB