logo alinea.id logo alinea.id

Cegah protes, India terapkan pembatasan saat Iduladha di Kashmir

Warga hanya diizinkan melaksanakan salat IdulAdha di masjid-masjid yang lebih kecil.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Senin, 12 Agst 2019 15:42 WIB
Cegah protes, India terapkan pembatasan saat Iduladha di Kashmir

Pasukan India melakukan pembatasan ketat terhadap masjid-masjid di seluruh Negara Bagian Jammu dan Kashmir terkait dengan perayaan Iduladha pada Senin (12/8). Kuat dugaan itu upaya untuk meredam protes antipemerintah atas pencabutan status khusus terhadap wilayah itu.

Masjid terbesar di wilayah Himalaya itu, Masjid Jama, diperintahkan tutup dan warga muslim hanya diizinkan salat di masjid-masjid yang lebih kecil sehingga tidak ada kerumunan besar. 

Kepala polisi Kashmir Dilbagh Singh mengonfirmasi bahwa warga telah diminta untuk melaksanakan salat di dekat kediaman mereka.

Kashmir telah ditutup selama delapan hari setelah pemerintah nasionalis Hindu pimpinan PM Narendra Modi berusaha untuk membungkam penentangan atas kebijakannya, memaksakan kontrol pusat yang lebih ketat atas Jammu dan Kashmir.

Internet dan komunikasi telepon telah diputus dan puluhan ribu pasukan tambahan telah membanjiri sejumlah kota dan desa, termasuk kota terbesar di wilayah itu, Srinagar.

Pihak berwenang telah melonggarkan pembatasan pada Minggu (11/8) agar warga dapat membeli makanan dan pasokan untuk Iduladha. 

Tetapi kemudian keamanan diperketat kembali setelah protes sporadis yang melibatkan ratusan orang pada Minggu siang. Van polisi dilaporkan berkeliling pada Minggu malam untuk meminta warga tetap berada di rumah.

"Saya tidak percaya bahwa kami dipaksa untuk berdiam diri di rumah pada momen Iduladha. Ini seharusnya menjadi festival kegembiraan dan kebahagiaan," tutur Shanawaz Shah.

Sponsored

Sementara itu, Singh bersikeras bahwa Kashmir damai meski ada protes. 

"Satu insiden di pusat Kota Srinagar tidak mencerminkan seluruh wilayah," kata Singh.

Warga mengatakan tindakan keamanan yang ketat telah membuat mereka terlalu takut untuk merayakan Iduladha.

Seorang pedagang domba di pasar Srinagar mengisahkan bahwa jumlah orang yang membeli hewan kurban jauh lebih rendah dan dia telah beralih dari untung besar tahun lalu menjadi rugi besar tahun ini.

Beberapa ribu orang disebut ambil bagian dalam sebuah unjuk rasa pada Jumat yang dibubarkan polisi dengan gas airmata dan pelet senapan. Bagaimanapun, pihak berwenang membantah ada demonstrasi.

Perdana Menteri Narendra Modi bersikeras bahwa perubahan konstitusional atas Kashmir diperlukan untuk membawa perdamaian dan kemakmuran ke wilayah yang telah dirusak pemberontakan selama puluhan tahun.

Kebijakan Modi ini memenangkan dukungan luas di India.

Di lain sisi, para pemimpin Kashmir menggarisbawahi bahwa menanggalkan status khusus Kashmir berisiko memperburuk keadaan.

Banyak pemimpin politik Kashmir telah ditahan dan laporan media India menyebutkan bahwa beberapa di antaranya telah dibawa ke pusat penahanan di luar negara bagian itu.

Kemarahan di Pakistan

Langkah India mencabut status khusus Kashmir telah memicu kemarahan di Pakistan, yang juga mengklaim Kashmir.

India-Pakistan telah berperang dua kali terkait Kashmir setelah mereka merdeka pada 1947.

Lewat serangkaian twit pada Minggu, PM Imran Khan membandingkan taktik India di Kashmir dengan taktik Nazi. Khan mengatakan dirinya khawatir bahwa ideologi supremasi Hindu, seperti supremasi Arya Nazi, tidak akan berhenti di Kashmir.

Para pejabat mengatakan PM Khan akan mengunjungi bagian Kashmir yang dikuasai Pakistan minggu ini untuk menunjukkan solidaritasnya.

Pakistan sendiri telah mengusir Duta Besar India, menghentikan perdagangan bilateral yang ada dan menangguhkan transportasi lintas perbatasan sebagai protes atas kebijakan New Delhi terhadap Kashmir.

Di bawah otonomi konstitusional sebelumnya, warga Kashmir menikmati berbagai keistimewaan termasuk hak tunggal untuk memiliki tanah. Dengan Kashmir sekarang sepenuhnya menjadi bagian dari persatuan India, orang India dari wilayah lainnya dapat membeli properti dan tinggal di kawasan itu.

Tidak hanya mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, pemerintahan Modi juga membagi negara bagian itu menjadi dua wilayah. (AFP)