Cegah radikalisme, Jerman berencana terapkan pajak masjid

Jerman berencana menerapkan pajak masjid demi mengurangi bantuan pendanaan dari pihak asing. Menurut pemerintah, sumber pendanaan asing berpotensi menyusupkan paham-paham anti-demokrasi dan radikal melalui rumah ibadah.

Pada Minggu (12/5), surat kabar Welt am Sonntag melaporkan pemerintah menilai penerapan pajak masjid ini sebagai jalan yang masuk akal. Beberapa dari 16 negara bagian Jerman juga telah mendukung rencana penerapan kebijakan itu. Pajak masjid tersebut terinspirasi dari pajak gereja yang telah lama diterapkan Jerman.

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri dari negara bagian Mecklenburg-Westen Pomerania mengatakan pembiayaan operasional melalui pajak masjid dapat mengurangi pengaruh asing, termasuk ancaman radikalisasi.

Sementara itu, juru bicara Kemendagri dari negara bagian Baden-Wuerttemberg juga menyinggung adanya potensi ancaman pengaruh luar yang dapat menyusup masuk ke konten dakwah atau ceramah di masjid.

"Dalam kasus terburuk, ancaman itu termasuk konten atau aspirasi Islam radikal dan anti-demokrasi," ujar jubir tersebut.

Kebijakan itu digodok menyusul kekhawatiran masyarakat Jerman terkait pengaruh sumber dana asing yang selama ini menopang kebutuhan masjid-masjid di negara yang menampung lima juta penduduk muslim itu.

Sekitar 900 masjid di Jerman didanai oleh Turkish-Islamic Union for Religious Affairs (Ditib). Ditib sendiri berada di bawah wewenang pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Imam dari ratusan masjid tersebut digaji oleh Turki. Ditib belakangan diawasi setelah beberapa anggotanya diduga memata-matai pembangkang dan kritikus Erdogan yang menetap di Jerman.

Dalam sejumlah kasus lainnya, beberapa masjid telah berada di bawah pengawasan polisi bahkan ditutup karena diduga menyebarkan paham radikal dan militan

Ketika ketegangan antara Berlin dan Ankara memuncak pada 2017, dua menteri Jerman memperingatkan bahwa ideologi berbahaya Erdogan tidak boleh diimpor ke Jerman melalui masjid-masjid. (South China Morning Post)