Amnesty International: China pakai dalih terorisme dalam isu muslim Uighur

Berdasarkan laporan Amnesty International pada September 2018, diduga ada sekitar 1 juta muslim Uighur yang berada di kamp interniran di Xinjiang, China. Angka itu merupakan 10% dari total 11,3 juta populasi Xinjiang yang terdiri dari etnis minoritas lainnya.

"1 juta orang itu sebagian besar dituduh sebagai ekstremis tanpa bukti yang jelas. Mereka dituduh memiliki keterkaitan dengan terorisme," terang Direktur Amnesty International Usman Hamid dalam diskusi 'Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur' di Menteng, Jakarta, Kamis (20/12).

Namun, menurut Usman, alasan penahanan tersebut hanya merupakan dalih pemerintah China.

"Perang melawan terorisme dan ekstremisme menjadi dalih yang menyembunyikan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia muslim Uighur," tegasnya.

Dalih ini, lanjutnya, pemerintah gunakan sebagai pembenaran penangkapan muslim Uighur secara sewenang-wenang.

"China tidak memberikan bukti bahwa muslim Uighur ada keterkaitan dengan terorisme," ungkap Usman. 

Hal serupa juga digaungkan oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mereka memprotes tindakan pemerintah China yang berusaha membenarkan diri atas alasan memberantas terorisme dan ekstremisme di dalam negeri.

"Sampai kapan alasan itu dijadikan alat untuk membungkam minoritas?," tutur Wakil Ketua ACT Syuhelmaidi Syukur dalam kesempatan yang sama.

Dalam laporannya, Amnesty International mewawancarai sejumlah muslim Uighur yang kini tinggal di luar China. Mereka merupakan keluarga atau kerabat dari orang-orang yang ditahan dalam kamp-kamp interniran.

Berdasarkan penuturan para saksi, penganiayaan memang terjadi di kamp-kamp tersebut.

"Jadi tidak bisa dibantah, memang ada semacam diskriminasi ... Amnesty International menyampaikan kekhawatiran mendalam atas adanya penahanan tanpa komunikasi. Jadi, penahanan ini diketahui pemerintah tapi keluarga dari mereka yang ditahan bahkan tidak mengetahuinya," jelas Usman. "Pemerintah China melanggar HAM muslim Uighur di Xinjiang."

Kendati demikian, menurutnya, karena pengaruh ekonomi dan politik China yang kuat di Asia, negara-negara Asia Tenggara "tidak bisa berbuat apa-apa."

Namun, Amnesty International berharap dunia akan mengambil sikap agar mendorong kelanjutan kasus ini. "Perlu ada kekuatan politik agar adanya akses untuk investigasi oleh PBB terkait penindasan muslim Uighur di Xinjiang. Negara perlu mendukung upaya ini," ujarnya.

Bantahan China 

Pemerintah China membantah berbagai pemberitaan bahwa muslim Uighur ditempatkan di kamp-kamp tahanan. Mereka menyebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Kamis kemarin di situs resmi Kedutaan Besar China untuk Indonesia, mereka menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ekstremisme agama telah tumbuh dan menyebar luas di Xinjiang. Oknum ekstremis dan teroris telah merancang dan melakukan tindakan kekerasan dan teror sebanyak ribuan kali di China, termasuk kerusuhan pada 5 Juli 2009 di Urumqi yang mengakibatkan 197 korban jiwa dan lebih dari 1.700 orang terluka dan serangan teror di stasiun kereta api Kunming pada 1 Maret 2014 yang menyebabkan 31 orang tewas dan 141 lainnya terluka.

Oknum ekstremis disebut juga telah merancang dan melaksanakan sejumlah tindak kekerasan dan teror di Urumqi pada 22 Mei 2014, di Shanshan pada 26 Juni 2013, di Shache pada 28 Juli 2014, dan di Baicheng pada 18 September 2015. 

"Masyarakat dari berbagai suku di Xinjiang sama-sama merasa marah dan mengecam kejahatan teroris. Dalam surat yang ditujukan ke pemerintah, anak seorang polisi Uighur yang gugur saat menjalankan tugas berharap agar pemerintah dapat memberantas tindak pidana kekerasan dan teror sampai tuntas agar tidak ada lagi anak yang tumbuh tanpa didampingi ayahnya," ungkap Kedubes China dalam pernyataannya.

China menekankan bahwa keberadaan pusat pelatihan kejuruan adalah upaya deradikalisasi.

"Di sebagian daerah di Xinjiang, sejumlah penduduk masih kurang menguasai bahasa Mandarin, kesadaran dan ilmu pengetahuan hukum terbatas, keterampilan kerja pun tidak memadai sehingga rentan akan penghasutan oleh kelompok teror dan ekstremis. Berdasarkan situasi ini, pemerintah daerah menyediakan program pelatihan dan pendidikan vokasi gratis kepada sebagian orang yang terdampak oleh pemikiran ekstremisme. Konten pelajarannya adalah bahasa mandarin, ilmu pengetahuan hukum, keterampilan kerja dan pendidikan deradikalisasi," sebut pernyataan Kedubes China.

Pelatihan dan pendidikan vokasi tersebut termasuk di antaranya memproduksi pakaian dan topi, pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, tipografi, dan pencetakan, e-commerce serta lain-lain. "Para pelajar dapat mengambil satu atau dua kursus sesuai dengan keinginan dan kondisi diri sendiri. Selama masa pelatihan, para pelajar digaji. Kebiasaan kehidupan normal mereka dihormati dan dilindungi berdasarkan latar belakang etnis dan agamanya. Setelah para pelajar lulus, institut ini akan merekomendasikan mereka kepada perusahaan lokal sesuai dengan keterampilan kerja mereka, supaya para lulusan mendapat pekerjaan dan menjadi kaya. Praktik ini membuktikan bahwa pelatihan vokasional merupakan tindakan efektif di Xinjiang untuk menghapus terorisme dan ekstremisme, dan juga mencegah kejahatan kekerasan dan teror."

Tiongkok mengklaim bahwa tindakan antiteroris komprehensif di Xinjiang telah mendapat hasil nyata. Selama 21 bulan terakhir, tidak pernah terjadi serangan teroris dan kekerasan di Xinjiang, jumlah perkara pidana dan gangguan keamanan umum pun disebut menurun secara drastis.

"Kondisi keamanan umum di Xinjiang secara signifikan membaik, penyebaran ekstremisme keagamaan terkendali efektif. Stabilitas sosial mempercepat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan PDB Xinjiang pada tahun 2017 mencapai 7,6%. Pada Januari sampai September tahun ini, Xinjiang mendatangkan wisatawan lokal mau pun mancanegara sebanyak 132 juta orang, bertumbuh 40% dibandingkan waktu sama tahun yang lalu. Sekarang Xinjiang semakin indah dan aman. Penduduk setempat tidak lagi merasa takut. Kepercayaan beragama setiap suku di Xinjang termasuk Uighur dilindungi pemerintah dengan lebih baik," tegas Kedubes China.

Selain itu, China menolak kabar yang menyebutkan mereka memaksa muslim Uighur menanggalkan keyakinannya.

"Hak-hak kebebasan beragama dan kepercayaan rakyat China dijamin Undang-Undang Dasar. Pemerintah Tiongkok, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya, termasuk muslim Uighur di Xinjiang untuk menjalankan kebebasan beragama dan kepercayaan," demikian kalimat pembuka dalam pernyataan tersebut.

Termasuk Uighur, ada 10 suku di Xinjiang yang mayoritasnya menganut agama Islam, dengan jumlah penduduk sekitar 14 juta. "Ada 24.400 masjid di Xinjiang atau sekitar 70% dari jumlah total masjid di seluruh Tiongkok. Jumlah ulama ada 29.000 orang, sekitar 51% dari jumlah total di seluruh negeri. Di Xinjiang, terdapat 103 ormas Islam, mengambil porsi 92% dari seluruh ormas agama di Xinjiang."

Diterangkan pula bahwa di Xinjiang berdiri sejumlah pesantren dan madrasah. Setiap tahunnya, ribuan muslim menunaikan ibadah haji dengan menggunakan pesawat yang disewa pemerintah. Staf dokter, koki, pemandu, penerjemah, dan sebagainya disediakan untuk memberi pelayanan sepanjang perjalanan.

"Kita suci Alquran dan serangkaian koleksi dari Kitab Shahih Bukhari telah diterjemahkan dan dipublikasikan dalam bahasa Mandarin, Uighur, Kazak, Kirgiz, dan sejumlah bahasa lainnya di Tiongkok," sebut Kedubes China.