China tolak pembahasan isu Hong Kong di KTT G20

Asisten Menteri Luar Negeri China Zhang Jun, Senin (24/6), mengatakan pemerintah tidak akan mengizinkan negara lain untuk membahas isu RUU ekstradisi Hong Kong dalam KTT G20 yang akan berlangsung pada 28-29 Juni di Osaka, Jepang.

Semenjak dua pekan lalu, jutaan warga Hong Kong melakukan aksi unjuk rasa di jalan-jalan kota untuk menentang RUU ekstradisi. Di bawah RUU ekstradisi, penduduk atau pendatang yang berada di Hong Kong dapat diekstradisi ke China daratan untuk menghadapi persidangan di pengadilan yang dikendalikan oleh Partai Komunis.

Ini merupakan protes paling keras dalam beberapa dekade terakhir. Pada Rabu (12/6), demonstrasi berubah menjadi rusuh ketika polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan massa.

RUU ekstradisi dan tindakan keras polisi terhadap pemrotes menuai kritik dari sejumlah kelompok HAM internasional.

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertatap muka di KTT G20 di Osaka, Jepang. Keduanya akan bertemu di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia itu.

"Saya bisa dengan pasti mengatakan bahwa KTT G20 tidak akan membahas isu Hong Kong. Kami tidak akan mengizinkan G20 untuk membahas masalah Hong Kong," tegas Zhang dalam konferensi pers di Beijing.

Zhang menyatakan Hong Kong merupakan wilayah administrasi khusus China, maka persoalan kota itu adalah murni urusan dalam negeri.

"Tidak ada negara asing yang memiliki hak untuk ikut campur," ungkapnya. "Mau di acara mana pun dan menggunakan metode apa pun, kami tidak akan mengizinkan negara atau pihak asing untuk mencampuri urusan internal China."

Pernyataan itu muncul ketika sekitar 40 pengunjuk rasa berdemonstrasi di Kantor Pajak Hong Kong pada Senin siang waktu setempat. Mereka menerobos masuk ke gedung pada pukul 12.30 siang, memaksa petugas untuk menutup kantor pajak, dan menghalangi orang yang ingin masuk ke dalam gedung tersebut.

"Cabut hukum penuh kejahatan! Lepaskan para pejuang!," teriak mereka. 

Sempat terjadi pertengkaran antara pengunjuk rasa dan warga yang frustrasi yang mencoba masuk ke dalam gedung.

Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan protes yang dimulai pada Jumat (21/6). Para pengunjuk rasa berupaya menghalangi pekerjaan sehari-hari pemerintah untuk mendesak pihak berwenang memenuhi tuntutan mereka.

Mereka menutut agar pemerintah mencabut RUU ekstradisi dan membebaskan sejumlah demonstran yang ditahan polisi sejak pekan lalu.

Terkait perang dagang, Wakil Menteri Perdagangan China Wang Shouwen menilai bahwa Beijing dan Washington perlu berkompromi dalam perundingan perdagangan yang dinanti-nantikan.

Pembicaraan untuk mencapai kesepakatan dagang terhenti pada Mei setelah AS menuduh China telah melanggar komitmen yang disepakati sebelumnya.

Berbicara pada konferensi pers untuk KTT G20, Wang, yang juga merupakan salah satu utusan perundingan perdagangan AS-China, mengatakan pembicaraan antara tim negosiator kedua negara sedang kembali berlangsung.

China, lanjutnya, menegaskan prinsip-prinsip saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan, dan dapat berkompromi.

"Saling menghormati berarti masing-masing negara harus menghormati kedaulatan satu sama lain," ujar Wang. "Sedangkan berkompromi berarti kedua pihak harus dapat membuat kesepakatan berdasarkan keputusan bersama."

Wang menolak untuk menjawab pertanyaan terkait kompromi apa yang Xi tawarkan untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan Trump.

Kedua negara telah memberlakukan tarif yang semakin berat pada impor satu sama lain.

Trump telah mengancam untuk mengenakan bea masuk tambahan terhadap barang-barang China senilai US$325 miliar. Adapun China bersumpah tidak akan menyerah di bawah tekanan AS.

Sumber : The Guardian