Covid-19: Jepang perluas cakupan keadaan darurat di luar Tokyo

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga pada Selasa (12/1) mengumumkan akan menerapkan keadaan darurat untuk tiga prefektur barat Osaka, Kyoto, dan Hyogo demi membendung penyebaran Covid-19.

Menanggapi tekanan dari Tokyo dan tiga prefektur tetangga di Jepang timur, Suga pekan lalu menyatakan keadaan darurat satu bulan untuk wilayah itu hingga 7 Februari 2021.

Namun, jumlah kasus infeksi Covid-19 juga meningkat di wilayah barat, mendorong Osaka, Kyoto, dan Hyogo untuk berada di bawah keadaan darurat juga.

Pemerintah sedang menyelesaikan rencana untuk melakukannya pada Rabu (13/1), dan juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan prefektur pusat Aichi dan Gifu.

Juru bicara pemerintah Jepang, Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato, tidak mengonfirmasi laporan tersebut dan hanya mengatakan bahwa pemerintah akan segera mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan untuk wilayah Osaka.

Di bawah hukum Jepang, perdana menteri dapat mengumumkan keadaan darurat, yang memberikan dasar hukum kepada otoritas lokal untuk meminta penduduk dan bisnis membatasi pergerakan dan pekerjaan.

PM Suga telah menuai kritik atas apa yang dikatakan banyak orang sebagai tanggapan yang lambat dan membingungkan terhadap pandemik ketika infeksi mendekati rekor tertinggi di Jepang.

Sebuah survei Kyodo News yang diterbitkan pada Minggu (10/1) menunjukkan, sekitar 79% menilai bahwa keputusan Suga untuk menerapkan keadaan darurat Tokyo datang terlambat.

Kasus harian Covid-19 mencapai rekor 7.882 pada Jumat (8/1), sehingga totalnya menjadi hampir 300.000.

Dalam upaya membantu sektor jasa yang kesulitan, pemerintah telah mendorong warga untuk melakukan perjalanan dalam negeri dan makan malam di restoran.

Namun, kini mereka meminta penduduk di area Tokyo untuk sebisa mungkin tidak keluar dari rumah dan bar serta restoran tutup pukul 20.00.

"Tolong jangan keluar tidak hanya di malam hari tetapi juga di siang hari," kata Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura.

Seperti banyak negara, Jepang sedang berjuang untuk menyeimbangkan antara menahan penyebaran virus sembari membatasi kerusakan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Taro Aso pada Selasa mengatakan bahwa pemerintah akan menawarkan subsidi sebesar US$ 3.835 kepada bisnis mematuhi pembatasan jam operasional. (Channel News Asia)