Diisukan calonkan Trump sebagai penerima Nobel, PM Jepang tolak berkomentar

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menolak berkomentar ketika ditanya apakah dia telah menominasikan Donald Trump untuk Nobel Perdamaian.

Pada Jumat (15/2), Trump menyatakan bahwa PM Abe telah mencalonkannya sebagai salah satu rekomendasi penerima Nobel Perdamaian. Kabar itu menuai kritik di Jepang.

"Mengingat kebijakan komite Nobel untuk tidak mengungkapkan rekomendasi dan nominasi selama 50 tahun, saya menolak berkomentar," ujar Abe di parlemen Jepang.

Meski bergeming, baik PM Abe maupun juru bicaranya tidak membantah pernyataan Trump.

"Saya tidak pernah mengatakan saya tidak mencalonkan dia," tutur Abe menanggapi pertanyaan dari Yuichiro Tamaki, anggota parlemen dari partai oposisi.

Pada Senin (18/2), melalui Twitter, Yuichiro mengatakan karena kurangnya progres pada berbagai isu dengan Korea Utara, dia khawatir kabar pencalonan itu akan mengirim pesan yang salah kepada Pyongyang dan masyarakat internasional.

Menanggapi pertanyaan Yuichiro, Abe memuji Trump, menuturkan bahwa, "Dia telah secara tegas menanggapi penyelesaian masalah nuklir dan rudal Korea Utara, dan tahun lalu dia mengadakan pertemuan bersejarah yakni KTT AS dengan Korea Utara."

Trump, lanjutnya, juga menyampaikan kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, atas kekhawatiran Jepang tentang penculikan warganya oleh Korea Utara di masa lalu.

"Trump dan seluruh pejabat Gedung Putih juga secara aktif bekerja sama menyelesaikan masalah ini. Saya sangat memuji kepemimpinan Presiden Trump," imbuhnya.

Abe menjadikan penyelesaian persoalan penculikan dengan Korea Utara sebagai kepentingan politik besar dalam masa jabatannya.

Juru bicara utama pemerintah Jepang Yoshihide Suga menggemakan pernyataan Abe dengan menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

Saat ini pemerintahan Abe dikecam karena diduga memanipulasi data kenaikan upah untuk memperlihatkan seolah kebijakan ekonominya membuahkan hasil yang lebih baik daripada kenyataannya.

"Menjadi teman terdekat Trump di antara para pemimpin dunia belum membawa keuntungan bagi Abe," tutur Jeff Kingston, direktur Studi Asia di Temple University, Jepang. "Trump tidak memberikan Abe gambaran yang baik."

Mengutip sumber-sumber pemerintah yang berbicara secara anonim, surat kabar Jepang, Asahi Shimbun, melaporkan pada Minggu (17/2) bahwa Abe mencalonkan Trump sebagai kandidat penerima Nobel Perdamaian atas permintaan Presiden AS itu sendiri.

Mantan Presiden AS Barack Obama dianugerahi Nobel Perdamaian pada 2009, tahun pertamanya menjabat, karena dinilai telah menetapkan komitmen AS untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia tanpa senjata nuklir.

Setiap tahunnya, tenggat untuk menyampaikan nominasi adalah pada 31 Januari tengah malam. Menurut situs komite Nobel, ada 304 kandidat untuk penghargaan perdamaian 2019. Sebanyak 219 adalah individu dan 85 adalah organisasi.

KTT bersejarah Trump dengan Kim Jong-un di Singapura pada Juni 2018 dinilai penuh dengan kemegahan tetapi tipis dalam substansi.

Spekulasi lain berkembang bahwa sosok yang telah mencalonkan Trump untuk mendapat Nobel Perdamaian adalah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

Juru bicara Presiden Moon Jae-in, Kim Eui-kyeom menampiknya dan mengatakan Seoul belum melakukannya, serta kemungkinan besar tidak akan melakukannya.

Namun, Kim Eui-kyeom mengatakan Presiden Moon Jae-in percaya Trump memiliki kualifikasi yang memadai untuk memenangkan Nobel Perdamaian atas upayanya mencapai perdamaian di Semenanjung Korea.

AS adalah sekutu dan jangkar Jepang untuk pertahanan nasional dan PM Abe tekun membina hubungan baik dengan Trump. Dia adalah pemimpin dunia pertama yang berjumpa dengan Trump setelah memenangkan Pilpres AS pada 2016.

Korea Utara telah menahan diri dari uji coba nuklir dan rudal sejak awal 2018. Langkah itu merupakan perkembangan yang disambut baik oleh Jepang, yang berada dalam jangkauan misil Pyongyang.

Komite Nobel akan mengumumkan penerima Nobel berdasarkan pemungutan suara terbanyak pada awal Oktober 2019. Nobel sendiri baru akan diberikan pada 10 Desember 2019 di Oslo, Norwegia.

Sumber : The Guardian