DK PBB adopsi 4 resolusi selama keketuaan Indonesia

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Ferbian Ruddyard memaparkan bahwa selama keketuaan Indonesia, Dewan Keamanan PBB (DK PBB) berhasil mengadopsi empat resolusi.

"Empat resolusi itu merupakan hasil dari negosiasi multilateral dan jerih payah Indonesia sebagai Presiden DK PBB selama Mei," tutur Febrian dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jakarta, Selasa (11/6).

Resolusi pertama mengenai perpanjangan mandat misi Resolusi Pasukan Keamanan Sementara PBB untuk Abyei (UNISFA). Kedua adalah perpanjangan mandat misi politik Resolusi Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI).

Febrian menyampaikan bahwa DK PBB juga mengadopsi perpanjangan mandat misi perdamaian Uni Afrika melalui Resolusi Misi Uni Afrika ke Somalia (AMISOM).

"Yang terakhir, DK PBB mengadopsi perpanjangan resolusi mengenai sanksi Sudan Selatan," lanjutnya.

Selain itu, di bawah kepemimpinan Indonesia, DK PBB menghasilkan sejumlah dokumen lainnya seperti satu presidential statement mengenai Misi Pemeliharaan Pembangunan (MPP) PBB.

"DK PBB juga menghasilkan tiga press statement soal perkembangan terkini Misi PBB di Darfur, Sudan (UNAMID), Misi PBB di Mali (MINUSMA), dan peranan negara-negara di Afrika Utara dalam mendukung stabilitas kawasan," tambah Febrian.

DK PBB juga merilis tiga press element mengenai perkembangan situasi keamanan di Siprus, Libya, dan Lebanon.

Febrian memandang dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti kerja Indonesia selama duduk di kursi presiden.

"Itu merupakan warisan kita, sebagai pemimpin DK PBB selama Mei, Indonesia berhasil memastikan DK PBB mengeluarkan produk yang berguna bagi dunia," tegasnya.

Metode kerja

Agar kinerja DK PBB maksimal, Febrian menekankan pentingnya metode kerja yang baik. Dia menuturkan perlu adanya format kerja dan kepemimpinan yang dapat mencari titik temu dari pandangan masing-masing negara anggota DK PBB yang berbeda.

"Harus bisa membawa kepentingan dari seluruh negara anggota secara seimbang," kata dia.

Para negara anggota DK PBB, jelasnya, mengakui bahwa Indonesia berhasil mengedepankan metode kerja berbasis pendekatan konstruktif dan kerja sama.

"Kalau tidak menggunakan metode kerja itu, saya ragu DK PBB dapat mencapai apa pun," ungkapnya. "Kepemimpinan Indonesia diukur dari keketuaan ini, maka itu kita harus menunjukkan kalau kita mampu memimpin."

Febrian menambahkan, Indonesia berupaya menjadi jembatan untuk mempertemukan pandangan dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya. Untuk mendorong upaya itu, Indonesia menerapkan metode baru di DK PBB yang dinamakan sofa talk.

Sofa talk merupakan pertemuan berkala bersifat informal antara para wakil tetap negara anggota di mana mereka membahas hal-hal yang kemungkinan dapat menjadi isu di DK PBB.

"Karena informal dan lebih santai, ide lebih gampang mengalir. Sofa talk ini produk diplomasi multilateral Indonesia," kata Febrian.

Febrian menyatakan bahkan setelah Indonesia tidak lagi duduk di kursi ketua, hingga kini, para negara anggota DK PBB lainnya tetap mengimplementasikan metode sofa talk.