logo alinea.id logo alinea.id

Dubes dari 22 negara kecam perlakuan China terhadap Uighur

Belanda, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang termasuk di antara yang mengecam China terkait isu diskriminasi Uighur.

Valerie Dante
Valerie Dante Kamis, 11 Jul 2019 13:11 WIB
Dubes dari 22 negara kecam perlakuan China terhadap Uighur

Duta Besar dari 22 negara untuk PBB menulis surat kepada Presiden Dewan HAM PBB Coly Seck dan Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet, mengutuk perlakuan China terhadap etnis Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.

Sebanyak 22 negara, termasuk Belanda, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Jepang, turut menandatangani surat yang dikirimkanĀ pada Rabu (10/7) itu.

China dilaporkan menahan sekitar satu juta orang, mayoritas warga etnis Uighur, di sejumlah kamp interniran di Xinjiang.

Kelompok-kelompok pemantau hak asasi manusia dan mantan tahanan di kamp-kamp tersebut menggambarkan fasilitas itu sebagai kamp konsentrasi di mana sebagian besar muslim Uighur dan minoritas lainnya dipaksa berasimilasi ke dalam masyarakat China.

Surat itu mengungkapkan keprihatinan tentang laporan yang kredibel yang menyatakan adanya penahan sewenang-wenang, serta pengawasan dan pembatasan yang menargetkan etnis Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang.

Para dubes dari 22 negara itu menyerukan China untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang dan mengizinkan kebebasan beraktivitas bagi etnis Uighur, komunitas muslim serta minoritas lainnya di wilayah Xinjiang.

Penandatangan surat tersebut meminta agar surat itu menjadi dokumen resmi Dewan HAM PBB.

Para diplomat jarang mengirim surat terbuka ke Dewan HAM PBB untuk mengkritik perilaku suatu negara, tetapi langkah itu mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk menyoroti persoalan di Xinjiang mengingat China memiliki dukungan yang cukup untuk menggagalkan sebuah resolusi formal.

Sponsored

Pejabat pemerintah China berulang kali membantah tuduhan diskriminasi itu. Mereka menyatakan kamp-kamp itu merupakan pusat pendidikan vokasi yang tidak wajib, di mana warga Uighur yang berbahasa Turki menerima pelatihan kerja untuk mengasah keterampilan mereka.

Beijing menegaskan bahwa pusat-pusat itu diperlukan untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman ekstremisme agama, terorisme dan separatisme.

Sumber : The Guardian