Dukung PM Israel, ribuan orang turun ke jalan

Ribuan warga Israel berunjuk rasa pada Selasa (26/11) untuk mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menghadapi sejumlah dakwaan terkait skandal korupsi.

Aksi yang dinamakan "Stop the Coup" itu diorganisasi oleh Partai Likud yang dipimpin Netanyahu. Demonstrasi tersebut gagal menarik kerumunan besar yang diharapkan penyelenggara. 

Sejumlah media Israel melaporkan jumlah demonstran sekitar 2.000 hingga 3.000 orang. Namun, Partai Likud mengklaim 15.000 orang berpartisipasi dalam unjuk rasa itu.

Pada Kamis (21/11), PM Netanyahu didakwa atas suap, penipuan dan pelanggaran kepercayaan. Dia membantah melakukan kesalahan dalam tiga kasus korupsi berbeda yang menjeratnya.

Netanyahu menganggap penyelidikan terhadapnya merupakan upaya kudeta yang bertujuan menggulingkannya.

Benny Gantz, rival Netanyahu yang memimpin Aliansi Biru dan Putih, mengkritik unjuk rasa tersebut.

"Dalam demokrasi yang sehat, seorang PM tidak akan mengorganisasi demonstrasi untuk menentang sistem peradilan," twit Gantz.

Jaksa Agung Avichai Mandelblit, yang menjatuhkan dakwaan terhadap Netanyahu, mengatakan bahwa serangan terhadap sistem hukum Israel telah melewati batas.

"Saya mendengar ancaman dan fitnah tidak berdasar. Ini sangat mengejutkan," kata dia dalam konferensi peradilan di Israel selatan.

Bahkan, lanjutnya, dua dari penuntut utama investigasi Netanyahu harus memiliki pengawal khusus untuk memastikan keamanan mereka.

Netanyahu, yang telah menjabat sejak 2009, saat ini memimpin pemerintahan interim setelah pemilu pada April dan September gagal meraih hasil akhir yang membuatnya dapat membentuk pemerintahan. Meski telah didakwa, tidak ada hukum yang mewajibkannya melepas jabatan.

Bagaimanapun, dakwaan terhadap Netanyahu telah mendorong seruan dari oposisi berhaluan kiri-tengah yang menuntut agar dia mundur. Tuduhan tersebut juga memicu konflik internal dari anggota Partai Likud.

Israel menghadapi kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Netanyahu dan Gantz gagal membentuk pemerintahan koalisi. Dengan kebuntuan politik yang tidak kunjung selesai, negara itu kemungkinan besar akan menghadapi pemilu ketiga dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Sumber : Reuters