Duterte ancam tembak mati pembuat onar di tengah lockdown

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu (1/4) memperingatkan, pembuat onar di tengah lockdown atau karantina wilayah di Pulau Luzon dapat ditembak mati oleh aparat keamanan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperlambat penularan coronavirus jenis baru di dalam negeri.

Luzon, rumah bagi lebih dari 57 juta orang, telah berada di bawah lockdown sejak 17 Maret. Awalnya pada 13 Maret Duterte hanya menerapkan lockdown bagi wilayah Ibu Kota Manila.

Dalam pidato yang disiarkan melalui televisi, Duterte menekankan pentingnya semua orang untuk mematuhi langkah-langkah pembatasan, termasuk tidak keluar rumah jika tidak ada kebutuhan mendesak.

Filipina sejauh ini mencatat 2.311 kasus positif Covid-19, 96 di antaranya meninggal dan 50 lainnya dinyatakan sembuh.

"Keadaannya semakin buruk. Jadi, sekali lagi saya memberitahu Anda betapa seriusnya masalah ini." kata Duterte. "Saya memerintahkan kepada polisi dan militer, jika ada yang membuat onar dan membahayakan nyawa mereka, tembak mati saja."

"Bisa Anda pahami? Tembak mati. Alih-alih membiarkan Anda menyebabkan masalah, saya akan mengubur Anda."

Dia memperingatkan agar jangan ada yang mencoba mengintimidasi atau menantang pemerintah.

Pada Kamis (2/4), kepala polisi nasional mengatakan bahwa peringatan keras tersebut disampaikan Duterte untuk menunjukkan keseriusannya terkait ketertiban umum di tengah krisis kesehatan global.

Komentar Duterte muncul setelah pada Rabu, penduduk di sebuah daerah kumuh di Quezon City, Manila, melakukan demonstrasi dan membanjiri jalan raya. Mereka mengklaim belum menerima paket bantuan makanan dan pasokan lainnya yang dijanjikan akan diberikan pemerintah saat lockdown.

Jocy Lopez (47), salah satu penyelenggara protes, mengatakan bahwa penduduk terpaksa menggelar demo karena mereka tidak memiliki makanan akibat lockdown.

"Kami di sini meminta bantuan kepada pemerintah karena kelaparan. Kami belum mendapat beras atau bantuan tunai. Kepada siapa kami harus berpaling?" kata dia.

Media lokal melaporkan bahwa polisi membubarkan protes tersebut dan menangkap 20 orang.

Kelompok-kelompok HAM mengecam penangkapan tersebut dan mendesak pemerintah mempercepat penyaluran bantuan tunai senilai US$4 miliar untuk membantu keluarga miskin dan mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah lockdown.

"Menggunakan kekuatan berlebihan tidak akan mengatasi kelaparan yang melanda warga Filipina yang hingga sekarang tidak menerima bantuan dari pemerintah," sebut organisasi General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action (GABRIELA) dalam pernyataannya. (Reuters, Al Jazeera, dan Bloomberg)