Duterte tolak hentikan patroli di Laut China Selatan

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan, tidak akan menarik kapal angkatan laut dan penjaga pantai yang berpatroli di Laut China Selatan (LCS) yang disengketakan. Dia bersikeras bahwa kedaulatan negara atas perairan tersebut tidak dapat dinegosiasikan.

Ketegangan di LCS, yang diklaim hampir seluruhnya oleh China, meningkat ketika Beijing menolak untuk menarik kapal dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina.

Setelah itu, Manila meningkatkan patroli maritim di wilayah ZEE mereka.

Duterte berada di bawah tekanan domestik yang semakin besar yang memintanya untuk mengambil tindakan yang lebih keras.

Namun, sejumlah pihak menilai dia enggan untuk menghadapi China atas masalah ini karena dia hendak membina hubungan yang lebih dekat dengan negara raksasa ekonomi itu.

Pada Rabu (28/4) malam, Presiden Duterte mengatakan bahwa sementara Filipina berhutang budi kepada teman baiknya, China, atas banyak hal termasuk bantuan vaksin Covid-19 gratis, tetapi klaim negaranya atas jalur air itu tidak dapat ditawar.

"Saya akan memberi tahu China, kami tidak ingin masalah dan tidak ingin perang. Tetapi jika kalian menyuruh kami pergi, jawabannya adalah tidak," kata Duterte.

Pernyataan Duterte muncul setelah Kementerian Pertahanan FIlipina mengatakan, bahwa China tidak memiliki hak untuk memberi tahu Filipina apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan di perairan mereka sendiri.

Penjaga pantai Filipina sedang melakukan latihan di dekat Pulau Thitu dan Scarborough Shoal, serta Pulau Batanes di bagian utara dan selatan dan timur negara itu.

Scarborough, salah satu tempat memancing terkaya di kawasan itu, telah lama menjadi titik konflik antara Manila dan Beijing.

Menanggapi latihan tersebut, Kementerian Luar Negeri China awal pekan ini mengatakan bahwa Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.

Dalam beberapa pekan terakhir, Manila telah meningkatkan apa yang mereka sebut sebagai "patroli kedaulatan" yang melibatkan angkatan laut, penjaga pantai, dan perikanan di Kepulauan Spratly.

Beijing telah mengabaikan keputusan pengadilan internasional pada 2016 yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar LCS tidak berdasar.

Hubungan yang sebelumnya renggang antara Manila dan Beijing telah menghangat di bawah Duterte, yang mengesampingkan putusan pengadilan pada 2016 dengan imbalan janji perdagangan dan investasi dengan Tiongkok.

Penundaan pengiriman vaksin Covid-19 telah membuat Filipina sangat bergantung pada suntikan vaksin milik CoronaVac yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac asal China.

Sekitar 3,5 juta dosis CoronaVac telah dikirim ke negara Asia Tenggara tersebut, termasuk satu juta dosis yang disumbangkan.

Sumber : France24