Empat negara dukung proposal perdamaian Palestina-Israel

Empat negara Arab mendukung rencana Amerika Serikat (AS) tentang proses perdamaian Palestina dan Israel. Padahal, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengabaikan proposal yang dinilai sepihak tersebut.

Harian The Israel Hayom mewawancarai para pejabat dari Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania tentang proposal perdamaian yang diajukan Jared Kushner, penasihat senior Presiden Donald Trump yang juga menantunya. Para pejabat itu menyatakan mereka mendukung proposal yang disebut dengan "kesepakatan abad ini".

Kusher menggelar tur diplomasi bersama utusan khusus AS untuk Timur Tengah Jason Greenblatt guna meyakinkan Yordania, Arab Saudi, Mesir, Qatar dan Israel mengenai proposal perdamaian. Namun, Kushner dan Greenblatt tidak bertemu dengan Presiden Abbas. Palestina menolak pertemuan dengan para pejabat AS setelah Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seorang pejabat Mesir yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Uni Emirat Arab menyatakan persetujuan dengan proposal AS. Mereka juga tidak menentang upaya AS untuk mengabaikan kepentingan Abbas.

"Kushner sepakat dengan tuntutan negara Arab kalau kepentingan rakyat Arab tidak akan diabaikan jika rencana perdamaian regional diterapkan tanpa persetujuan pemerintahan Palestina," ujar pejabat Mesir tersebut. 

Sedangkan pejabat senior Yordania memperingatkan penolakan pemerintahan Palestina terhadap kesepakatan damai tidak relevan dan bukan suatu bentuk penghormatan. "Proses perdamaian akan berjalan tanpa melibatkan Abbas," ujar pejabat Yordania yang tidak disebutkan namanya.

Sementara itu, berbicara kepada Al Jazeera, Osama Hamdan, anggota politburo Hamas, mengatakan, negara Arab dimanfaatkan AS untuk menekan pemerintahan Palestina. "AS tidak langsung membangun kesepakatan dengan Palestina tapi melalui negara Arab," paparnya.

Hamdan memperingatkan penerimaan proposal perdamaian AS oleh pejabat tinggi Palestina akan memicu penolakan dari rakyat. "Krisis bisa saja terjadi masyarakat Palestina yang menolak kesepakatan damai dengan Israel," jelasnya.