Filipina akhiri pakta militer, Trump: Saya tidak keberatan

Presiden Donald Trump pada Rabu (12/2) mengatakan bahwa dia tidak keberatan atas keputusan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk mengakhiri perjanjian militer yang sudah berlangsung selama beberapa dekade dengan Amerika Serikat. Sikap Trump tersebut bertentangan dengan menteri pertahanannya yang justru cemas dengan langkah Manila.

"Saya tidak keberatan jika mereka melakukannya, itu akan menghemat banyak uang," kata Trump di Gedung Putih ketika ditanya tentang keputusan Duterte.

Ditanya lebih lanjut apakah dia akan melakukan sesuatu untuk membuat Duterte mempertimbangkan kembali keputusannya, Trump mengatakan, "Pandangan saya berbeda dengan yang lain."

Presiden AS itu menuturkan, pihaknya telah membantu Filipina dalam mengalahkan ISIS. Dia mengklaim memiliki hubungan yang sangat baik dengan Duterte seraya menambahkan, "Kita akan lihat apa yang akan terjadi."

Trump kerap menyatakan keinginannya untuk membawa pulang pasukan AS yang bertugas di luar negeri. Selain itu, dia mendesak sekutu untuk membayar lebih banyak atas biaya pertahanan.

Duterte mengumumkan keputusan untuk mengakhiri Visiting Forces Agreement (VFA), yang berusia dua dekade, pada Selasa (11/2). Menteri Pertahanan AS Mark Esper pada hari yang sama menyebut keputusan itu "tidak menguntungkan".

Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Manila menyatakan bahwa keputusan Filipina adalah sebuah langkah serius dengan implikasi yang signifikan.

Keputusan Duterte sendiri dipicu oleh pencabutan visa AS milik mantan kepala polisi yang memimpin perang antinarkoba yang dilancarkan Duterte. Sejumlah pihak, termasuk AS, telah lama mengkritik perang antinarkoba Duterte yang melibatkan aksi ekstra yudisial.

Langkah Duterte dinilai dapat menyulitkan kepentingan AS di wilayah Asia Pasifik yang lebih luas di tengah meningkatnya ambisi China, kekhawatiran atas Korea Utara, dan gesekan atas kehadiran personel AS di Jepang dan Korea Selatan. 

Sejumlah senator Filipina dengan cepat berusaha memblokir keputusan Duterte, dengan alasan sang presiden tidak punya hak untuk secara sepihak membatalkan pakta internasional yang diratifikasi senat.

VFA disebut penting bagi aliansi AS-Filipina secara keseluruhan dan menetapkan aturan bagi tentara AS yang beroperasi di Filipina, bekas wilayah AS. 

Merujuk pada periode sebelum berlakunya keputusan Duterte, Menhan Esper menyatakan, "180 hari ... kita harus menanganinya. Ada proses yang harus kita selesaikan."

Ada kekhawatiran di kalangan anggota parlemen di Filipina bahwa tanpa VFA, dua pakta lain yang membentuk aliansi yang sudah lama dengan AS tidak akan relevan, yaitu Enhanced Defense Cooperation Agreement yang dibuat pada 2014 dan Mutual Defense Treaty yang dibuat pada 1951.

Para pendukung perjanjian-perjanjian tersebut mengatakan, itu telah membantu mencegah militerisasi China di Laut China Selatan dan memberi bantuan pertahanan senilai US$1,3 miliar sejak 1998 yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pasukan Filipina yang kekurangan sumber daya.

Sumber : Reuters