logo alinea.id logo alinea.id

Filipina ogah izinkan PBB selidiki perang melawan narkoba

PBB pada Juli menyetujui resolusi untuk menyusun laporan komprehensif terkait dugaan kekerasan dalam operasi antinarkoba di Filipina.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 11 Sep 2019 16:25 WIB
Filipina ogah izinkan PBB selidiki perang melawan narkoba

Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin pada Rabu (11/9) menegaskan bahwa Filipina tidak akan mengizinkan kunjungan PBB untuk menyelidiki perang terhadap narkoba yang digagas Presiden Rodrigo Duterte.

Dalam sebuah wawancara di televisi, ketika ditanya apakah penyelidik PBB akan diberikan akses ke Filipina, Menlu Locsin menolak tegas.

"Tidak, karena mereka sudah berprasangka. Saya sudah mengatakannya, mereka bajingan, terutama wanita yang bertindak seperti ratu di Alice in Wonderland. Jadi, tidak akan," tegas dia.

Locsin merujuk pada Agnes Callamard, penyelidik PBB yang menangani pembunuhan ekstra yudisial atau eksekusi sewenang-wenang. Dia telah menjadi kritikus setia Duterte.

"Saya tidak ingin mereka datang ke sini dan akan mengatakan hal-hal yang telah mereka klaim sebelumnya tetapi belum terbukti. Mereka mengatakan klaim itu benar karena 'mereka melihatnya'. Bagaimana caranya?," ujar Locsin. "Saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu."

Komisi HAM PBB (UNHRC) pada Juli menyetujui resolusi untuk menyusun laporan komprehensif terkait dugaan tindakan penuh kekerasan pemerintahan Duterte dalam apa yang disebut sebagai perang melawan narkoba.

Selama tiga tahun terakhir dilaporkan setidaknya 6.700 orang tewas. Polisi mengklaim mereka yang tewas adalah bandar narkoba yang ditembak mati akibat menentang penangkapan.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia menuduh polisi menutup-nutupi operasi tersebut dan mengesekusi semua orang yang terkait dengan narkoba. Tuduhan itu dibantah oleh polisi.

Sponsored

Resolusi PBB itu datang setelah 11 pakar PBB menyatakan mereka mengkhawatirkan jumlah kematian yang besar selama kampanye anti-narkoba Duterte.

Pada Rabu, Locsin meremehkan resolusi tersebut dengan alasan bahwa resolusi itu telah gagal karena suara yang mendukungnya jauh lebih kecil dibanding mereka yang menentangnya. Hal senada pun dinyatakan oleh kantor kepresidenan yang menyebut resolusi itu sebagai langkah sepihak, dangkal dan sangat partisan.

Presiden Duterte pun belum mengatakan dia akan menyetujui penyelidikan independen di Filipina jika PBB menyampaikan permintaan terkait hal tersebut.

Sumber : Reuters