sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Giliran China yang diminta Trump untuk selidiki Biden

Kali ini Trump blak-blakan meminta Ukraina dan China menyelidiki rival politiknya yang juga mantan Wapres AS Joe Biden.

Khairisa Ferida
Khairisa Ferida Jumat, 04 Okt 2019 11:21 WIB
Giliran China yang diminta Trump untuk selidiki Biden
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 3293
Dirawat 2761
Meninggal 280
Sembuh 252

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sudah menghadapi penyelidikan pemakzulan setelah mendesak Ukraina menyelidiki saingan politiknya Joe Biden, kini meminta China melakukan hal yang sama.

Dia mengatakan China dan Ukraina harus menginvestigasi Biden, kandidat calon presiden dari Partai Demokrat, dan putranya, Hunter Biden.

Trump menuduh Biden dan Hunter melakukan korupsi terkait urusan politik dan bisnis mereka di Ukraina dan China. Tuduhannya tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti spesifik.

Ketika Hunter bergabung dengan perusahaan gas alam Ukraina, Burisma, pada 2014, muncul pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan mengingat Biden yang menjabat sebagai Wakil Presiden AS.

Pada 2016, Biden disebut mendorong pemerintah Ukraina untuk memecat Jaksa Agung Viktor Shokin, yang menyelidiki Burisma. Trump menyebut tindakan Biden tersebut demi melindungi putranya.

Namun, pejabat Barat dan pemodal utama Ukraina dilaporkan juga ingin agar Shokin diberhentikan karena dia dinilai menghalangi upaya antikorupsi. Pekan lalu, pengganti Shokin telah menegaskan bahwa tidak ada bukti atas kesalahan, baik Biden maupun Hunter.

Partai Demokrat menuduh Trump menggantung bantuan militer sebagai cara untuk menekan Ukraina agar menyelidiki Biden. Seorang pelapor pengaduan (whistleblower) telah mengeluhkan percakapan telepon Trump dengan Presiden Volodymyr Zelensky pada 25 Juli.

Kesimpulan transkip percakapan telepon tersebut menyimpulkan bahwa Trump memang mendorong Zelensky untuk menyelidiki Biden. Peristiwa inilah yang mendorong penyelidikan yang dapat berujung pada pemakzulan Trump.

Sponsored

Trump yang menentang penyelidikan pada Kamis (3/10) menyebut proses itu omong kosong.

Ketika ditanya apa yang diinginkannya dari Zelensky dalam pembicaraan telepon pada 25 Juli, Trump mengatakan, "Ya, saya pikir jika mereka jujur soal itu, mereka akan memulai penyelidikan besar-besaran terhadap Biden. Ini jawaban yang sangat sederhana."

"Demikian juga China harus menyelidiki Biden karena apa yang terjadi pada China sama buruknya dengan apa yang terjadi pada Ukraina," ujar Trump di Gedung Putih. "Jadi, saya akan sampaikan kepada Presiden Zelensky, jika saya jadi Anda, saya akan merekomendasikan mereka untuk memulai penyelidikan terhadap Biden karena tidak ada yang meragukan bahwa mereka tidak terkait."

Trump juga kembali menuduh tanpa bukti bahwa Biden telah menipu sejumlah negara lain dan bertanggung jawab atas hubungan perdagangan China-AS, yang merugikan AS.

"Mereka berurusan dengan orang seperti Biden, di mana mereka memberikan putranya US$1,5 miliar dan bisa jadi itu sebabnya China mendapat kesepakatan yang sangat baik selama bertahun-tahun mereka telah merampok negara kita," kata Trump.

Ketua Komisi Pemilihan Federal Ellen L Weintraub lewat Twitter mengingatkan bahwa adalah ilegal bagi siapapun untuk meminta sesuatu yang bernilai dari pihak asing sehubungan dengan pemilihan umum AS.

Respons Biden

Seorang juru bicara kampanye 2020 Biden menyebut Trump membual dan melontarkan teori konspirasi. Kate Bedingfield membandingkan pernyataan Trump dengan komentar sang presiden pada masa Pemilu 2016 di mana dia mendesak Rusia untuk menemukan lebih dari 30.000 surel yang dihapus Hillary Clinton dari server pribadinya.

Sementara itu, juru bicara Hunter menegaskan bahwa tuduhan terkait US$1,5 miliar yang disebut Trump adalah tidak benar dan menegaskan bahwa Hunter tidak menerima keuntungan atau kompensasi dari perusahaan China.

Pada 2013, Biden yang menjabat sebagai Wapres AS, melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok, di mana dia bertatap muka dengan Presiden Xi Jinping dan sejumlah pejabat lainnya. Hunter, dilaporkan ikut dalam rombongan tersebut.

Selama kunjungan dua hari itu, Hunter disebut bertemu dengan seorang bankir China, Jonathan Li, yang kemudian menjadi mitra bisnisnya.

Tidak lama setelah pertemuan tersebut, Jonathan mendirikan perusahaan ekuitas swasta dan nama Hunter masuk dalam jajaran petingginya. Namun, juru bicara Hunter menuturkan kepada NBS News bahwa Hunter dan Jonathan tidak membahas bisnis apapun dan perusahaan ekuitas swasta tersebut telah direncanakan selama berbulan-bulan sebelumnya.

Menurut jubir yang sama, Hunter, juga bukan pemilik ekuitas semasa ayahnya menjabat sebagai Wapres AS. Meski membantah berbincang soal bisnis dengan Jonathan, Hunter dilaporkan membantu mengatur agar Jonathan bersalaman dengan Biden, kabar yang memicu dugaan menjajakan pengaruh.

Agustus ini, Senator Republik Chuck Grassley mempertanyakan peran Hunter dalam lawatan Biden ke China. Dia mengatakan bahwa Hunter memiliki sejarah berinvestasi dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan China, termasuk setidaknya satu yang menimbulkan masalah keamanan nasional yang signifikan.

Penyelidikan pemakzulan

Mantan utusan khusus AS untuk Ukraina Kurt Volker menjadi saksi pertama yang tampil di hadapan Kongres dalam penyelidikan pemakzulan Trump. Volker, termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam keluhan whistleblower tentang percakapan telepon Trump dan Presiden Ukraina.

Volker mundur dari Kementerian Luar Negeri pekan lalu setelah namanya muncul dalam pengaduan whistleblower. Di lain sisi, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dilaporkan telah berusaha memblokir kesaksian dari Volker dan empat pejabat Kementerian Luar Negeri yang ingin diwawancarai Demokrat.

Sebelum kesaksiannya, Volker menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk transkip pesan teksnya dengan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani.

Jika DPR bersuara untuk meloloskan pasal pemakzulan maka Senat dipaksa untuk bersidang. Pemungutan suara di Senat membutuhkan mayoritas dua pertiga untuk mengesahkan pemakzulan, dan ini yang dinilai tidak mungkin mengingat Senat dikuasai Republikan.

Sepanjang sejarah Negeri Paman Sam, hanya dua presiden yang berada di tepi jurang pemakzulan. Pertama Andrew Johnson dan kedua adalah Bill Clinton. Namun, tidak ada yang benar-benar dilengserkan. 

Sumber : BBC

Berita Lainnya