sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Google ancam setop layanan di Australia

Ultimatum itu merespons rencana "Negeri Kanguru" mewajibkan perusahaan teknologi berbagai royalti kepada media massa.

Valerie Dante
Valerie Dante Jumat, 22 Jan 2021 15:01 WIB
Google ancam setop layanan di Australia

Perusahaan teknologi dunia, Google, mengancam akan memberhentikan layanan mesin pencarinya dari Australia akibat upaya negara tersebut untuk membuatnya berbagi royalti dengan para penerbit berita.

Australia memperkenalkan undang-undang penting yang berpotensi membuat Google, Facebook, dan perusahaan teknologi lain membayar royalti kepada outlet media untuk konten berita mereka.

Namun, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) itu melawan dengan alasan undang-undang tersebut memberatkan dan akan merusak akses lokal ke layanan.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan, anggota parlemen tidak akan menyerah pada ancaman dari Google.

Direktur Pelaksana Google Australia, Mel Silva, mengatakan, undang-undang (UU) itu tidak bisa diterapkan.

"Jika versi ini menjadi undang-undang, itu tidak akan memberi kami pilihan nyata selain berhenti menyediakan layanan Google di Australia," ujarnya saat sidang Senat, Jumat (22/1).

Silva mengatakan, beleid akan menjadi preseden yang tidak dapat dipertahankan untuk bisnis Google dan ekonomi digital jika perusahaan harus membayar untuk link dan hasil pencarian.

Dia menambahkan, UU tersebut tidak sesuai dengan pembagian informasi daring (online) yang mengalir bebas.

Sponsored

"Kami tidak melihat cara, dengan risiko finansial dan operasional, kami dapat terus menawarkan layanan di Australia," katanya.

PM Morrison mengatakan, pemerintahnya tetap berkomitmen mengesahkan UU tersebut melalui parlemen tahun ini. Mereka pun mendapat dukungan politik yang luas.

"Biar saya perjelas, Australia membuat aturan kami untuk hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia. Itu dilakukan di parlemen kami," katanya kepada wartawan. "Dan orang-orang yang ingin bekerja sama dengannya sangat disambut, tetapi kami tidak menanggapi ancaman."

Anggota parlemen lain menilai ultimatum Google sebagai "pemerasan" dan penindasan atas demokrasi.

Google merupakan mesin pencari yang dominan di Australia dan telah dijelaskan pemerintah sebagai utilitas yang hampir penting dengan sedikit persaingan pasar.

Pemerintah berpendapat, karena platform teknologi mendapatkan pelanggan dari orang-orang yang ingin membaca berita, raksasa teknologi itu harus membayar ruang redaksi dengan royalti yang adil untuk jurnalisme mereka.

Selain itu, Australia berpendapat, dukungan finansial diperlukan untuk industri pemberitaan karena media yang kuat sangat penting bagi demokrasi.

Menurut data pemerintah, media cetak Australia mengalami penurunan 75% dalam pendapatan iklan sejak 2005. Banyak outlet berita Australia tutup atau menghentikan pekerjaan belakangan ini.

Awal pekan ini, perwakilan perdagangan AS mendesak Australia mencabut undang-undang yang mereka katakan sebagai upaya regulasi yang jelas merugikan dua perusahaan "Negeri Paman Sam".

Minggu lalu, Google mengumumkan pemblokiran situs berita Australia dari hasil pencariannya untuk sekitar 1% pengguna lokal. Itu disebut sebagai eksperimen untuk menguji nilai layanan berita "Negeri Kanguru".

Pada tahun lalu, Facebook juga mengancam akan menghentikan pengguna Australia dari berbagi berita di platform tersebut jika UU itu dilanjutkan.

Raksasa media sosial tersebut mengulangi pernyataan pada Jumat, dengan salah satu petingginya, Simon Milner, kepada Senat mengatakan, UU itu hanya akan membawa potensi konsekuensi kasus yang lebih buruk.

Dia mengatakan, Facebook hampir tidak memperoleh keuntungan komersial dari memiliki konten berita di platformnya.

Google dan Facebook juga berpendapat, organisasi berita sudah mendapatkan manfaat dari platform yang mengarahkan pembaca ke situs web mereka. (BBC)

Berita Lainnya