Hadapi krisis keuangan, PBB terancam tak bisa gaji karyawan

Berbicara kepada Komite Anggaran Majelis Umum PBB pada Selasa (8/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa organisasi itu terancam memasuki November tanpa dana yang cukup untuk menggaji karyawan kecuali para negara anggota membayar iuran.

Guterres menyatakan, pada Oktober, PBB mencapai defisit terburuknya dalam satu dekade terakhir. Krisis anggaran itu, lanjutnya, mengancam keberlanjutan program PBB.

Sepanjang 2019, Guterres telah mengambil langkah-langkah untuk secara drastis menghemat dan memotong pengeluaran demi mengatasi kesenjangan anggaran.

Dia mengklaim bahwa tanpa langkah-langkah penghematan itu, PBB tidak akan memiliki dana yang cukup untuk menggelar Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat, pada akhir September.

Seorang juru bicara PBB melaporkan bahwa 129 dari 193 negara telah membayar iuran 2019. Sejauh ini, dana iuran itu baru mencapai US$2 miliar dari US$3,3 miliar yang ditetapkan untuk tahun ini.

Anggaran PBB mendanai proyek-proyek politik, kemanusiaan, pelucutan senjata, ekonomi dan komunikasi. Anggaran pemeliharan perdamaian PBB, yang mencakup personel militer organisasi itu, didanai secara terpisah.

Di antara mereka yang belum membayar iuran secara penuh adalah AS, yang bertanggung jawab atas 22% dari anggaran tahunan.

Perwakilan Misi AS untuk PBB mengonfirmasi bahwa saat ini, Washington masih menunggak US$674 juta dari iuran 2019.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump sempat mengeluhkan bahwa AS memikul tanggung jawab yang terlalu besar atas anggaran PBB. Dia menyerukan adanya reformasi untuk memperbaiki hal ini.

Guterres telah meminta negara-negara anggota untuk melunasi iuran mereka. Selain terancam tidak bisa menggaji karyawan, kurangnya dana dapat menyebabkan konferensi dan rapat dibatalkan. (Deutsche Welle)