sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Hamas desak Biden koreksi kebijakan AS atas Palestina

Haniyeh minta pemerintahan Biden hormati keinginan rakyat Palestina.

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 09 Nov 2020 20:00 WIB
Hamas desak Biden koreksi kebijakan AS atas Palestina

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh telah mendesak presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menarik kembali apa yang disebut sebagai deal of the century atau "kesepakatan abad ini" oleh Donald Trump.

Dalam sebuah pernyataan, Haniyeh meminta pemerintahan Biden untuk menghapus pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan kedutaan ke kota suci tersebut.

"Kesepakatan abad ini" milik Trump itu mengacu pada Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel sepenuhnya, dan mengakui pendudukan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat.

Haniyeh juga mendesak Biden untuk mengoreksi kebijakan AS yang tidak adil terhadap rakyat Palestina. "Kami meminta pemerintahan baru AS untuk menghormati keinginan rakyat Palestina dan pilihan demokratis mereka," tuturnya.

Dilansir dari Al Jazeera, pemerintah Palestina menyebut proposal Trump sebagai "dead in the water" bahkan sebelum dipublikasikan. Istilah tersebut merujuk pada sesuatu yang dianggap gagal atau kemungkinan besar tidak akan berhasil di masa depan.

Menurut Palestina, proposal milik Trump hanya akan mencerminkan kebijakannya yang pro-Israel. Trump telah membalikkan kebijakan yang selama ini pemerintah AS pegang terkait posisi mereka terhadap konflik Israel-Palestina dengan menyatakan tidak akan mendukung solusi dua negara, formula internasional yang akan memungkinkan Palestina hidup berdampingan dengan Israel.

Washington kemudian melangkah lebih jauh dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota tersebut.

Teranyar, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada November 2019 mengumumkan bahwa Washington tidak lagi memandang pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Sponsored

Otoritas Palestina (PA) telah secara terbuka menolak untuk terlibat secara politik dengan pemerintahan Trump. Pasalnya, Palestina khawatir proposal perdamaian milik Trump akan menghancurkan harapan mereka untuk dapat merdeka dengan mencakup wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Proposal perdamaian tersebut melibatkan dana investasi global US$50 miliar untuk mengangkat ekonomi Palestina dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya. Proposal itu juga menawarkan US$5 miliar untuk pembangunan akses transportasi yang akan menghubungkan Tepi Barat dengan Jalur Gaza.

Menantu Trump, Jared Kushner yang memegang jabatan Penasihat Senior Gedung Putih, merupakan salah satu pihak yang berada di balik perencanaan proposal tersebut.

Dia menyatakan, proposal perdamaian itu tidak akan mencantumkan solusi dua negara meskipun formula itu menjadi landasan internasional terhadap pembicaraan terkait konflik Israel-Palestina. (Anadolu Agency)

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid