sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

HRW: Pengadilan Aung San Suu Kyi berjalan tanpa pengacara

Pengadilan dan jaksa mencoba mengecoh lantaran memberikan informasi palsu soal jadwal persidangan kepada kuasa hukum Suu Kyi.

Valerie Dante
Valerie Dante Rabu, 17 Feb 2021 14:36 WIB
HRW: Pengadilan Aung San Suu Kyi berjalan tanpa pengacara
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.322.866
Dirawat 158.408
Meninggal 35.786
Sembuh 1.128.672

Human Rights Watch (HRW) menyatakan, persidangan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, berlangsung secara rahasia dan tanpa kehadiran pengacaranya.

Suu Kyi ditahan setelah militer (Tatmadaw) melakukan kudeta pada 1 Februari. Militer mengklaim, pemilu pada November 2020, yang dimenangkan partai pimpinan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), berlangsung curang.

Menurut HRW, otoritas pengadilan awalnya mengatakan, persidangan Suu Kyi akan berlangsung pada Rabu (17/2). Namun, justru diadakan sehari sebelumnya.

"Pengadilan dan jaksa penuntut mencoba mengecoh kita?" tutur Wakil Direktur HRW untuk Asia, Phil Robertson, Selasa (16/2). "Mereka memberi tahu pengacara Aung San Suu Kyi, bahwa persidangan akan dilakukan pada Rabu. Pengacara itu kemudian mengetahui bahwa persidangan terjadi hari ini dan saat dia sampai di pengadilan, semuanya sudah selesai."

Suu Kyi pertama kali ditangkap atas tuduhan memiliki protofon (walkie-talkie) secara ilegal. Banyak yang menilai, tuduhan tersebut sebagai upaya militer membenarkan langkah mereka menetapkan Suu Kyi sebagai tahanan rumah.

Pada Senin (15/2), militer mengajukan dakwaan kedua. Suu Kyi dituduh melanggar pembatasan sosial yang ditetapkan untuk mengekang penyebaran Covid-19. Kini, militer dapat menahannya untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

HRW menyatakan, persidangan kedua Suu Kyi akan dimulai pada 1 Maret.

Kudeta militer yang dilakukan Tatmadaw memicu protes keras dari rakyat Myanmar dan komunitas internasional.

Sponsored

Untuk memadamkan aksi unjuk rasa, militer menerapkan pemutusan akses internet selama beberapa hari berturut-turut. Para ahli menilai, langkah itu merupakan upaya militer untuk mencoba dan menekan demonstrasi antikudeta.

Konektivitas internet turun menjadi 14% pada Minggu (14/2) malam, sebelum dipulihkan pada Senin pagi. Kemudian dipotong lagi menjadi sekitar 15% selama delapan jam pada Senin malam.

Ini merupakan pemutusan akses internet keempat yang dialami Myanmar sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintah sipil.

"Ada perlawanan yang tumbuh serta kebencian terhadap junta militer di seluruh negeri," kata Soe Myint Aung, Direktur Pusat Penelitian Independen Yangon.

Soe menuturkan, para pengunjuk rasa terus berdemonstrasi untuk mengganggu sistem dan mendorong penutupan pemerintahan (government shutdown).

"Komunitas internasional harus terus menekan pemerintahan militer sehingga tujuan jangka pendek ini dapat diwujudkan, dapat dicapai," lanjutnya. (Euronews)

Berita Lainnya