IAEA: Iran mematuhi kesepakatan nuklir

Badan Atom Internasional (IAEA) melaporkan bahwa Iran mematuhi klausul pembatasan program nuklirnya sebagaimana yang telah disepakatinya dalam perjanjian nuklir 2015 yang dikenal dengan sebutan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Laporan tersebut dirilis pada Kamis (30/8).

Dalam laporan triwulan kedua sejak Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir itu, IAEA menyebutkan bahwa Iran konsisten menjalankan komitmennya pada tingkat pengayaan uranium dan lain-lainnya.

"Tingkat produksi (uranium) mereka konstan. Tidak ada perubahan apa pun," sebut seorang diplomat senior seperti dimuat dalam Reuters, Jumat (31/8).

IAEA diberi akses ke semua situs di negara tersebut untuk memverifikasi kepatuhan Iran dengan kesepakatan tersebut.

"Kerja sama yang tepat waktu dan pro-aktif oleh Iran dengan memberikan akses telah memfasilitasi implementasi perjanjian nuklir dan meningkatkan kepercayaan," demikian yang dijelaskan dalam laporan IAEA yang dikirimkan ke seluruh negara anggotanya.

Laporan IAEA tidak hanya menegaskan kepatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir, namun juga meyakinkan berbagai pihak bahwa Iran tidak memproduksi nuklir seperti yang dituduhkan AS dan Israel selama ini. 

Menyusul penerapan kembali sanksi oleh AS terhadap Iran, banyak diplomat dan analis meragukan bahwa kesepakatan nuklir akan bertahan, meski ada upaya dari Uni Eropa untuk melawan efek dari kebijakan Trump tersebut.

Mempertahankan kesepakatan nuklir bukan satu-satunya jalan keluar bagi Iran, ucap Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. "Menjadi pihak yang tetap menghormati kesepakatan dalam perbuatan dan tidak hanya kata-kata bukanlah satu-satunya pilihan Iran."

Zarif juga menegaskan bahwa mengikuti kesepakatan nuklir harus membawa manfaat ekonomi bagi Iran.

Berbicara setelah laporan IAEA dikirim ke negara-negara anggotanya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan kesepakatan nuklir masih berlaku, meski pun AS menarik diri.

Le Drian mendesak rekannya sesama menteri, yang bertemu di Wina pada Kamis untuk membahas kebijakan Uni Eropa tentang Iran, berbuat lebih banyak untuk melindungi Teheran dari sanksi AS. Dia menyerukan "mekanisme keuangan permanen yang memungkinkan Iran untuk terus berdagang".

Bulan ini, Uni Eropa menerapkan undang-undang pemblokiran untuk melindungi perusahaan-perusahaan Eropa dari dampak sanksi AS terhadap Teheran dan telah menyetujui bantuan untuk sektor swasta Iran, meskipun perusahaan-perusahaan besar Eropa menarik diri dari Iran.

Pada Rabu (29/8), Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah menyatakan bahwa dia meragukan kemampuan negara-negara Uni Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir. Khamenei menuturkan tidak menutup kemungkinan Teheran akan meninggalkannya.

Le Drian, yang negaranya menandatangani kesepakatan Iran bersama dengan Inggris, Jerman, China, Rusia dan Amerika Serikat di bawah Presiden Barack Obama, mengatakan Teheran harus siap untuk bernegosiasi mengenai rencana nuklirnya di masa depan, persenjataan rudal balistik dan perannya dalam perang di Suriah dan Yaman.

Isu-isu itu tidak tercakup dalam kesepakatan nuklir 2015 dan Trump telah menyebutnya sebagai alasan utama menarik AS keluar dari pakta nuklir.

"Iran perlu menghindari godaan untuk menjadi hegemon (regional)," ujar Le Drian.

Sumber: Reuters