India batalkan layanan Samjhauta Express dengan Pakistan

India pada Minggu (11/8), membatalkan dan menghentikan perjalanan kereta Samjhauta Express. Langkah ini diambil beberapa hari setelah Pakistan melakukan tindakan serupa.

Layanan kereta dwi-mingguan tersebut menghubungkan Kota Lahore di bagian timur laut Pakistan dan Ibu Kota India, New Delhi, melalui tempat penyeberangan perbatasan Wagah.

Kepala Pejabat Hubungan Masyarakat Kereta Utara Deepak Kumat mengatakan, "Sebagai konsekuensi dari keputusan Pakistan untuk membatalkan layanan Samjhauta Express 14607/14608 antara Lahore dan Attari, maka hubungan kereta ekspres nomor 14001/14002 yang berlangsung antara New Delhi dan Attari juga dibatalkan."

Menurut banyak pejabat, hanya dua penumpang telah membeli tiket buat layanan Senin.

Pada 8 Agustus, Pakistan membekukan layanan kereta tersebut ke India di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua tetangga yang bersenjata nuklir. Ini dilakukan setelah New Delhi menghapuskan status khusus di wilayah sengketa Jammu dan Kashmir.

Layanan Kereta Samjhauta Express juga dibekukan pada awal tahun ini, setelah ketegangan meningkat antara kedua negara. Layanan itu belakangan dilanjutkan lagi.

Ketegangan antara Islamabad dan New Delhi meningkat setelah India membatalkan status khusus Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan warga Kashmir melaksanakan hukum mereka sendiri dan mencegah orang luar menetap dan memiliki tanah di wilayah itu.

Para pemimpin dan warga Kashmir khawatir tindakan itu adalah upaya oleh pemerintah India untuk mengubah demografi negara bagian yang mayoritas warganya muslim tersebut.

Pakistan juga telah menurunkan hubungan diplomatik dengan India, membekukan perdagangan dan mengusir Komisaris Tinggi India. Kedua negara itu sama-sama mengklaim Kashmir, namun saat ini masing-masing dari mereka hanya mengelola sebagian saja

Sejak pemisahan mereka pada 1947, kedua negara tersebut telah tiga kali terlibat perang, yaitu pada 1948, 1965 dan 1971. Dua di antaranya mengenai Kashmir.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan telah tewas dalam konflik di wilayah itu sejak 1989. (Ant)