Soal Kashmir, India desak Pakistan pertahankan komunikasi diplomatik

India pada Kamis (8/8) mendesak Pakistan meninjau kembali keputusannya untuk menurunkan hubungan diplomatik kedua negara menyusul pencabutan status khusus atas Kashmir. New Delhi menyebut isu Kashmir adalah urusan internal dan kebijakan mereka bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang mayoritas dihuni oleh muslim itu.

Pascapencabutan status khusus, kini warga dari daerah India lainnya dapat membeli properti dan menetap di Kashmir.

Pakistan, yang juga mengklaim kepemilikan atas Kashmir, mengatakan akan mengusir Duta Besar India. Utusan Pakistan sendiri yang baru akan memulai tugas tidak akan diberangkatkan ke New Delhi.

Tidak sampai di situ, Islamabad juga menangguhkan perdagangan bilateral dan pada Kamis mereka mengumumkan akan menutup layanan kereta ke India.

"Pemerintah India menyesali langkah-langkah yang diumumkan Pakistan dan mendesak negara itu untuk meninjaunya sehingga saluran normal untuk komunikasi diplomatik dipertahankan," sebut Kementerian Luar Negeri India.

Di Kashmir, pihak berwenang melakukan pemadaman komunikasi dengan jaringan seluler dan dan internet ditangguhkan sejak hari Minggu. Sementara itu menurut polisi, media dan pemimpin lokal, India mengumumkan penahanan terhadap 300 politikus dan anggota separatis untuk memadamkan protes.

Para pemimpin regional telah memperingatkan reaksi terhadap keputusan PM Narendra Modi atas pencabutan status khusus Kashmir dan memecah negara bagian itu menjadi dua wilayah federal.

Ribuan polisi paramiliter telah dikerahkan di kota terbesar di Kashmir, Srinagar, sementara sekolah-sekolah tutup dan jalan-jalan dibarikade.

Dua petugas polisi yang berbicara dengan syarat anonim menyebutkan bahwa terjadi protes sporadis di Kashmir. Setidaknya 13 orang terluka dalam protes yang disertai aksi pelemparan batu sejak Selasa (6/8) malam.

Kashmir melihat keputusan Modi untuk menarik status khusus sebagai pelanggaran kepercayaan dan membuka jalan untuk membanjiri wilayah mereka dengan orang-orang dari seluruh India, akhirnya akan mengubah demografi wilayah tersebut.

Sudah puluhan ribu orang tewas dalam pemberontakan bersenjata untuk melepaskan diri dari India yang meletus sejak 1989.

Peraih Nobel Perdamaian asal Pakistan Malala Yousafzai menyerukan resolusi damai atas konflik di Kashmir.

"Masyarakat Kashmir telah hidup dalam konflik sejak saya masih kecil, sejak ibu dan ayah saya masih kanak-kanak, sejak kakek-nenek saya masih muda," twit Malala.

The people of Kashmir have lived in conflict since I was a child, since my mother and father were children, since my grandparents were young. pic.twitter.com/Qdq0j2hyN9 — Malala (@Malala) August 8, 2019

"Penolakan apapun yang kita miliki, kita harus selalu membela HAM, memprioritaskan keselamatan anak-anak dan perempuan serta fokus pada penyelesaian konflik yang berusia tujuh dekade di Pakistan secara damai."

PBB juga telah mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi di Kashmir, dengan mengutip larangan untuk berkomunikasi, penahanan sewenang-wenang dan berkumpul. PBB menyatakan itu hanya akan memperburuk HAM masyarakat Kashmir.