Indonesia dan Kamboja bahas penguatan demokrasi

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi bertatap muka dengan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam forum Komisi Bersama Kerja Sama Bilateral (JCBC) keempat.  

Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu bertukar pandangan mengenai isu demokrasi, di mana Indonesia sendiri tengah bersiap menyelenggarakan Bali Democracy Forum ke-11 dengan tema 'Democracy and Prosperity'.

"Saya berbagi dengan Menteri Prak bagaimana demokrasi bekerja di Indonesia serta mengenai persiapan pemilihan umum. Indonesia percaya bahwa demokrasi tetap menjadi cara terbaik untuk melayani rakyat," tutur Menlu Retno di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (4/12).

Menlu Prak pun mengambil kesempatan untuk memaparkan perkembangan terkini mengenai demokrasi di negaranya. Dia mengatakan, pemerintahnya berupaya sekuat mungkin mempromosikan demokrasi di Kamboja pasca-pemilu yang kembali memenangkan petahana PM Hun Sen.

"Sekitar dua pekan lalu, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mempromosikan lingkungan politik yang lebih baik, membuka ruang yang lebih demokrasi yang lebih luas, serta mendorong partisipasi masyarakat sipil, LSM, dan serikat pekerja," lanjut Menlu Prak.

Selain itu, kedua belah pihak menyatakan sedang dalam proses finalisasi prosedur internal tentang kerja sama pertahanan. Kamboja menghargai bantuan berkelanjutan Indonesia dalam memberikan pelatihan kepada para pejabat militer mereka.

Dalam kesempatan yang sama, kedua menteri luar negeri sependapat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di bidang perdagangan dan investasi. Menlu Retno mengungkapkan, perdagangan dua arah RI-Kamboja mengalami kenaikan sebesar 10,86% dalam lima tahun terakhir.

Sedangkan demi meningkatkan investasi, kedua negara juga menyetujui perjanjian untuk menghindari pemberlakuan pajak ganda demi mencegah adanya penggelapan pajak.

"Kami tentu saja berharap bahwa perjanjian ini akan mendorong lebih banyak investasi dan usaha bisnis," ungkap Menlu Prak.

Tidak hanya itu, Menlu Retno memaparkan adanya peningkatan kerja sama antara sektor swasta Indonesia dan Kamboja. Sebut saja dalam bidang properti, PT Ciputra Development telah mengembangkan Grand Phnom Penh International City di Kamboja dengan nilai investasi mencapai US$70 juta.

Kemudian dalam bidang farmasi, PT Deltomed Laboratories asal Indonesia telah bekerja sama dengan Dynamic Pharma asal Kamboja dan menandatangani kesepakatan senilai US$60 ribu per tahun.

"Saya senang melihat meningkatnya minat Kamboja terhadap produk farmasi Indonesia, untuk memfasilitasinya kami akan memperkuat kerja sama di industri farmasi," lanjut Menlu Retno. 

Indonesia dan Kamboja pun melihat adanya potensi besar dalam industri turisme. Menurut Menlu Retno, pada tahun 2017 sendiri ada eskalasi 20% dari turis Kamboja yang singgah ke Indonesia dibanding tahun sebelumnya. 

"Kami akan memperbarui nota kesepahaman mengenai turisme yang ditandatangani pada 1999," tutur Menlu Prak.

Pembahasan mengenai ASEAN juga tidak luput dari pertemuan JCBC kali ini. Baik Menlu RI dan Kamboja turut membahas pentingnya sentralitas dan persatuan ASEAN demi mempertahankan kedamaian dan kemakmuran di Asia Tenggara.

Menlu Prak menegaskan kembali dukungan Kamboja terhadap konsep Indo-Pasifik yang diusung oleh Indonesia. Merespons hal ini, Menlu Retno mengungkapkan bahwa Indonesia menghargai dukungan Kamboja dalam pengembangan konsep Indo-Pasifik dalam ASEAN yang berprinsip pada keterbukaan, inklusivitas, transparansi, dan menghormati hukum internasional dan sentralitas ASEAN.

Menutup pembicaraannya, Menlu Prak menyampaikan bahwa pembahasan mengenai kerja sama kedua negara ini akan berlanjut pada JCBC kelima yang akan diadakan di Kamboja pada tahun 2020.