Indonesia diminta proaktif setop kudeta militer di Myanmar

Anggota Komisi I DPR, Sukamta, meminta pimpinan dewan dan pemerintah proaktif menyuarakan penghentian kudeta militer di Myanmar, yang berlangsung sejak awal Februari 2021 dan memicu gelombang unjuk rasa hingga kini.

"DPR RI sebagai lembaga dan kepada pemerintah untuk bersama-sama menyuarakan agar proses kudeta di Myanmar ini segera dihentikan dan rezim kudeta itu segera menghentikan aksinya dan mengembalikan negara Myanmar ke dalam proses demokrasi," katanya dalam rapat paripurna, Selasa (23/3).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, kudeta merupakan gerakan antidemokrasi dan tidak bisa diterima. Pun diyakininya bakal memengaruhi stabilitas politik di Indonesia.

"Indonesia sebagai the big brother of Asean punya tanggung jawab untuk menggalang kekuatan agar rezim kudeta yang ada di Myanmar ini segera berhenti melaksanakan kudeta dan berhenti melakukan kekerasan terhadap warga Myanmar," terangnya.

"Kami berharap pemerintah Indonesia ini proaktif dalam menggalang pemerintahan negara-negara Asean dan DPR bisa juga proaktif untuk menggalang kerjasama DPR se-Asean," imbuhnya.

Menurut Sukamta, keruntuhan demokrasi di suatu negara Asean akan mempengaruhi stabilitas dan demokrasi di negara lainnya dalam satu kawasan.

"Jangan sampai Indonesia yang selama ini dianggap sebagai big brothers, sebagai pimpinan secara informal di Asean, ini terlihat tidak peduli," tegasnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Kudeta tersebut mengakhiri upaya pemerintah sipil melakukan reformasi demokrasi selama 10 tahun terakhir.

Menurut Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), setidaknya 249 orang terbunuh sejak kudeta dimulai. Kekerasan yang digunakan pihak berwenang memaksa banyak warga memikirkan cara-cara baru dalam mengekspresikan penolakan mereka terhadap junta militer.