sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Indonesia dorong status berkelanjutan CPO diakui dunia

Indonesia tengah menyusun pedoman CPO dalam kerangka Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Valerie Dante
Valerie Dante Senin, 16 Des 2019 15:00 WIB
Indonesia dorong status berkelanjutan CPO diakui dunia
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 22271
Dirawat 15497
Meninggal 1372
Sembuh 5402

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Ruddyard menyatakan bahwa pada 2020, Indonesia akan terus memperkuat diplomasi sawit dengan mendorong agar minyak kelapa sawit (CPO) diakui dunia sebagai produk berkelanjutan.

Salah satu caranya, jelas Febrian, adalah menegaskan bahwa CPO dapat digunakan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

"Kita ingin tonjolkan bahwa industri kelapa sawit dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai SDGs ... Ini akan membantu diplomasi sawit Indonesia," jelas dia dalam konferensi pers di Bunga Rampai, Menteng, pada Senin (16/12).

Untuk itu, Indonesia tengah menyusun pedoman CPO dalam kerangka Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

"Apabila kita memiliki pedoman itu, orang-orang tidak akan lagi bicara isu CPO dari aspek kesehatan atau kegunaan lahan, tetapi melihatnya dari sisi pencapaian SDGs," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perdagangan, Komoditas, dan Kekayakaan Intelektual Kemlu RI Hari Prabowo menegaskan, intinya Indonesia ingin menunjukkan bahwa industri sawit dalam negeri bisa dan telah dibudidayakan dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan.

Elemen yang penting terkait persoalan tersebut merupakan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menunjukkan bahwa CPO Indonesia selaras dengan SDGs.

"Yang ingin kita lakukan adalah untuk meningkatkan profil dan penerimaan pihak-pihak internasional atas sertifikat CPO kita," tutur Hari.

Sponsored

Dia menjelaskan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut penting karena jika dikaitkan dengan SDGs, maka akan menunjukkan bahwa faktor berkelanjutan perlu dilihat secara komprehensif.

"SDGs itu kan ada 17 goals, yang dilakukan pihak-pihak tertentu adalah secara selektif membatasi penerapan SDGs pada satu atau dua aspek saja," ungkap Hari.

Kedua sertifikat tersebut, tambahnya, akan secara objektif menelaah CPO dari berbagi aspek SDGs, termasuk aspek pengurangan tingkat kemiskinan serta mengatasi ketimpangan dan ketidaksetaraan.

"Jika dilihat dari faktor pengentasan kemiskinan, CPO Indonesia dapat digolongkan berkelanjutan karena pekerja industri sawit sendiri merupakan para petani kecil," ujar dia.

Selain itu, Hari menyebut bahwa Indonesia mendorong agar minyak nabati lain mendapatkan sertifikasi resmi agar dapat secara adil dibandingkan dengan CPO. Saat ini dari semua jenis minyak nabati yang ada, baru CPO yang memiliki sertifikasi.

Untuk itu, pada 2020, Indonesia akan mengampanyekan supaya semua minyak nabati, seperti minyak kedelai dan minyak biji bunga matahari, memiliki standar sertifikat yang selaras dengan SDGs.

"Jika negara-negara di dunia dan masyarakat internasional benar-benar berkomitmen memajukan SDGs dan agenda prolingkungan, maka seharusnya konsep ini bisa diterima," kata Hari. "Dengan demikian kita bisa membandingkan CPO secara adil dengan produk minyak nabati lainnya."

Berita Lainnya